Aliansi Pemuda Pidie Jaya mengkritik kinerja pemerintah kabupaten dan DPRK terkait penanganan pascabencana yang dinilai berjalan lamban. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Pidie Jaya - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Pidie Jaya yang jatuh pada 15 Juni 2026 tidak sepenuhnya disambut dengan suasana sukacita oleh seluruh elemen masyarakat.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya justru melayangkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan DPRK terkait penanganan pascabencana yang dinilai berjalan lamban.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya secara tegas memberikan "rapor merah" kepada Bupati Pidie Jaya dan Ketua DPRK Pidie Jaya. Penilaian tersebut diberikan karena hingga tujuh bulan setelah bencana melanda wilayah itu, proses pemulihan atau recovery dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat terdampak.
Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhamad Ridha mengatakan momentum hari jadi kabupaten seharusnya menjadi ruang refleksi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penanganan dampak bencana.
Menurutnya, tujuh bulan merupakan waktu yang cukup panjang bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dan hasil nyata dalam proses pemulihan. Namun kenyataannya, masih banyak warga yang menunggu kepastian terkait hak-hak mereka pascabencana.
"Kami memberikan rapor merah karena tujuh bulan adalah waktu yang cukup untuk membuktikan kerja nyata. Masyarakat tidak butuh seremoni dan janji, masyarakat butuh penyelesaian nyata terhadap dampak bencana yang mereka alami," tegasnya kepada media dialeksis.com, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menilai, hingga saat ini masyarakat masih mempertanyakan progres pemulihan yang dijanjikan pemerintah daerah.
Berbagai persoalan yang muncul pascabencana disebut belum terselesaikan secara menyeluruh, sementara informasi mengenai perkembangan program recovery juga dinilai belum tersampaikan secara terbuka kepada publik.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara transparan sejauh mana proses pemulihan berjalan, termasuk penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
"HUT Pidie Jaya ke-19 seharusnya menjadi refleksi. Jangan sampai usia daerah bertambah, tetapi persoalan rakyat masih dibiarkan berlarut-larut," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan sebuah daerah tidak hanya diukur dari kemeriahan perayaan hari jadi atau capaian administratif semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, korban bencana membutuhkan kepastian dan solusi konkret. Karena itu, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada warga terdampak melalui percepatan program pemulihan yang terukur dan dapat dirasakan langsung manfaatnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk segera menuntaskan seluruh proses recovery yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Selain itu, mereka juga meminta Bupati dan DPRK Pidie Jaya melakukan evaluasi serius terhadap kinerja penanganan bencana, sehingga hambatan-hambatan yang menyebabkan lambannya proses pemulihan dapat segera diatasi.
"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya segera menuntaskan seluruh proses recovery pascabencana. Bupati dan DPRK harus melakukan evaluasi serius terhadap kinerja penanganan bencana, membuka informasi secara transparan terkait program dan anggaran pemulihan, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan hak mereka tanpa penundaan," katanya.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya menilai transparansi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah. Keterbukaan informasi mengenai program, realisasi anggaran, dan target penyelesaian recovery dianggap penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas sejauh mana komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana.
Mereka juga mengingatkan bahwa peringatan hari jadi daerah bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah kepada masyarakat.
"Bagi kami, peringatan hari jadi daerah bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Rakyat berhak menilai dan mengingat setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka," tutupnya.
Sebelumnya
