DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi membeberkan strategi yang telah dijalankan untuk mengendalikan inflasi. Berbagai langkah telah dirangkum guna menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan, Drs Mahdi Efendi menjelaskan, salah satu upaya memperkuat tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur TNI-Polri. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengatasi permasalahan inflasi di daerah.

“Selanjutnya, pemerintah daerah juga mendorong kelompok tani dalam meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dasar komoditas sehari-hari. Dengan mendorong produksi lokal, diharapkan ketersediaan pasokan dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menstabilkan harga komoditas di pasar,” kata Drs Mahdi Efendi secara khusus kepada DIALEKSIS.COM, Selasa (1/8/2023).

Selain itu kata Drs Mahdi Efendi, operasi pasar juga menjadi bagian dari strategi yang diterapkan untuk mengendalikan inflasi. Dengan mengawasi harga komoditas secara aktif, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan mengatur harga dan menjaga stabilitas pasar, sehingga keterjangkauan harga tetap terjaga bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, Drs Mahdi Efendi juga menekankan pentingnya melakukan inspeksi mendalam (sidak) secara rutin ke pasar-pasar dalam wilayah Aceh Barat. Sidak dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi dan mencegah adanya praktik tidak sehat yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar.

“Ini terus menerus kita lakukan, dan evaluasi rutin dalam upaya mengendalikan inflasi. Selama ini, evaluasi dilakukan dengan dukungan dan bimbingan dari Mendagri serta melibatkan berbagai dinas terkait,” katanya.

Pj Bupati Aceh Barat Drs Mahdi Efendi menyampaikan terima kasih atas peran Mendagri Tito Karnavian dan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam mendukung evaluasi tersebut, yang dilakukan setiap hari Senin. Evaluasi ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memantau dan mengevaluasi sejumlah strategi yang telah diterapkan dalam menghadapi permasalahan inflasi.

“Berkat arahan dan petunjuk Bapak Mendagri Tito Karnavian dan Bapak Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk terus menjalankan evaluasi rutin dengan optimal. Kami berkomitmen untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi demi mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat," kata Drs Mahdi Efendi.

Selain evaluasi setiap hari Senin, pemerintah daerah juga menjalankan kegiatan evaluasi rutin yang dilakukan setiap hari Jumat. Evaluasi ini melibatkan berbagai dinas terkait, sehingga pemerintah daerah dapat bersama-sama menganalisis apa yang sudah dilakukan dan mengevaluasi langkah-langkah yang perlu ditingkatkan.

“Evaluasi bersama ini kita lakukan untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi telah dijalankan secara optimal. Jika ada kekurangan atau hal yang belum dilakukan, kita berupaya untuk mencari solusi dan meningkatkan efektivitas dari strategi yang diterapkan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Lima Kabupaten Kota di Aceh mendapatkan insentif dari Menteri Keuangan RI atas kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2023.


Data yang diperoleh Dialeksis.com, 5 daerah tersebut yaitu Kabupaten Aceh Barat, dengan mendapatkan insentif sebesar Rp 9.532.909.000. Selanjutnya, Aceh Besar dengan perolehan insentif sebesar Rp 9.597.631.000, disusul Aceh Selatan Rp 9.589.276.000, Kota Langsa Rp 10.844.657.000, dan terakhir Kabupaten Gayo Lues Rp 9.506.496.000.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 271 tahun 2023 tentang Rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota, ditandatangani langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati tertanggal 26 Juli 2023.