DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) kedepan akan dihadapkan pada tantangan yang besar. Proses tahapan pemilihan sedang berlangsung, bahkan beberapa tahapan telah dilaksanakan. 

Oleh karena itu, komisioner KIP Aceh yang baru ini harus kerja ekstra. Mereka perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan tentang aspek kepemiluan dan terlibat dalam setiap tahapan yang sedang dan akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa komisioner terpilih harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang tata cara dan proses penyelenggaraan pemilihan. Mereka perlu memahami aspek hukum, teknis, dan operasional dalam rangka melaksanakan tugas mereka dengan baik.

“Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh komisioner terpilih adalah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur kerjasama antara KIP, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Gakumdu),” kata Raihal Fajri kepada DIALEKSIS.COM, (11/7/2023).

SOP ini kata Raihal Fajri, menjadi pedoman yang mengatur standar, operasional, dan prosedur terkait penyelenggaraan pemilihan, baik itu dalam tahapan maupun penanganan potensi gugatan.

“SOP yang baik dan terstandarisasi akan membantu memastikan transparansi, integritas, dan keseragaman dalam setiap tahapan pemilihan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan menjamin keadilan serta keberlanjutan demokrasi,” katanya.

Menurut Raihal, Komisioner KIP Aceh perlu melakukan kolaborasi yang erat dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kerjasama yang harmonis dalam menjalankan tugas. 

Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Melalui persiapan yang matang dan kerja sama yang baik antara KIP, Panwaslih, dan Gakumdu, diharapkan pemilihan yang akan datang dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Komisioner terpilih memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan integritas pemilihan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Katahati Institute saat ini bekerjasama sama dengan FISIP Universitas Syiah Kuala telah melakukan kegiatan pendidikan terkait kepemiluan dengan kelompok sasaran Gen Z yang merupakan pemilih pemula yang memiliki potensi besar sebagai pemilih sejumlah 60% dari total pemilih.

“Jadi dengan pendidikan seperti ini bisa menyerap para pemilih pemula untuk partisasi dalam pememilihan nantinya, penting melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga agar para pemilih pemula mengerti soal kepemiluan,” pungkas Raihal.