Pelaksana Kepala DPMPTSP Aceh, Marzuki. [Foto: For Dialeksis]

“Jadi lahan itu kan masih punyanya Menteri Keuangan, dalam hal ini Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Karena kalau menggunakan manajemen Menteri Keuangan, sewanya paling lama lima tahun. Dan itu menurut investor nggak fleksibel,” ujar Marzuki kepada reporter Dialeksis.com, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Kemudian, lanjut Marzuki, dengan adanya perantara ini membuat pemanfaatan lahan banyak terjadi kendalanya. Padahal banyak sekali calon investor yang berminat, dan pemerintah daerah juga mendukung penuh upaya investasi, tetapi diujung-ujung ketika pemanfaatan lahan sudah ada kendala.

Marzuki juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat punya kepentingan agar investasi bisa berjalan di Aceh. Karena menurut Marzuki, tidak ada pilihan lain di Aceh untuk menumbuhkan ekonomi yang positif.

“Kalau kita berharap hanya dari APBA, berat untuk kita bisa selesaikan urusan permasalahan terkait kemiskinan, inflasi, atau apapun masalah lainnya. Tentunya kan butuh modal yang banyak ke Aceh, hingga nanti terbuka peluang kerja baru, terserap tenaga kerja yang banyak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Makanya pemerintah khususnya pemerintah Aceh sangat komit dengan investasi,” ungkapnya.