DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - UMKM terus menjerit ditengah pandemi, banyak sekali UMKM di Aceh sudah gulung tikar karena daya jual dan daya beli sudah menurun drastis.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah segara ambil tindakan agar UMKM bisa terselamatkan.

Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir kepada Dialeksis.com, Senin (09/08/2021) saat diwawancara via telepon.

“Aceh saat ini masih sangat tergantung dengan APBA dan APBK, jadi perputaran ekonomi sangat tergantung di sumber dana tersebut, saya kira memang dalam hal ini pemerintah harus hadir di sektor UMKM, hal ini selalu saya sampaikan di DPR, skema dari pembiayaan pemerintah ini harus lebih diutamakan kepada sektor ekonomi terutama pemberdayaan sektor UMKM,” kata Irfan kepada Dialeksis.com.

Dirinya menambahkan, terlepas biayanya memakai pembiayaan dengan sistem koperasi atau lainnya yang jelas disini harus membantu usaha-usaha mikro.

“Contoh paling dekat, hari ini harga tomat itu jatuh kebawah, dan petani malah memilih membuat tomat tersebut daripada dijual, dari hal tersebut, harusnya pemerintah dapat memanfaatkan tomat tersebut bisa menjadi sebuah produk seperti saus tomat, jadi pemerintah disini harus kreatif, dalam hal ini pemerintah harus membuat sebuah pabrik paska panen, jadi ada siklus yang berputar disitu,” jelas Irfan.

Kemudian irfan menjelaskan, seperti warung kopi juga sudah banyak yang tutup, bila melihat lebih dalam lagi, tentu di warung kopi ada yang namanya produk yang dijual disana, seperti kue dan lainnya.

“Karena warung kopi tutup, otomatis bagi pelaku usaha kue-kue yang produknya dititipkan diwarkop juga produksinya malah berkurang bahkan bisa dikatakan tidak ada produksi sama sekali, dan ini menjadi masalah, pemerintah harus berpikir terkait hal ini,” tukas Irfan.

 Lebih lanjut ia mengatakan, mengenai hal ini harusnya pemerintah harus mencari cara agar permasalahan ini tidak berlarut terlalu panjang.

“Pemerintah harusnya bisa mencari cara dan membicarakan ini dengan Dinas UMKM dan Disperindag, agar mendapati sebuah solusi terkait permasalahan yang ada di sektor UMKM,” ucap Irfan.

Kemudian, lanjut Irfan, sempat juga Kepala Disperindag Aceh, Ir Tanwier, mengagas ide yang disebut Pojok Kreatif.

“Jadi disetiap warkop yang ramai pengunjung ada Pojok Kreatif yang dimana masyarakat yang memiliki produk ditaruh disitu dengan maksud agar produknya laku, namun yang menjadi masalahnya disini, masyarakat tidak punya dana, coba saja pemerintah juga membantu disektor ini, dengan dana dari yang tidak banyak dari Disperindag, Dinas UMKM apa yang bisa dilakukan, sedangkan dari sektor yang lainnya yang memiliki dana ratusan miliar belum tentu produktif. Nah disini diharapkan pemerintah harus mengubah dari skema APBA,” tegasnya.

Lanjutnya, “Karena saat ini kita belum bisa mengandalkan di sektor lain dibidang ekonomi ini, Aceh ini bukan daerah Industri, jadi apa yang bisa kita andalkan, tidak ada, dalam ini juga agar masyarakat juga harus terus aktif dalam mengembangkan usahanya dengan cara membuat sebuah permohonan kepada Dinas terkait, walaupun kita tahu sektor UMKM seperti dianak tirikan, mungkin saja ada sebuah solusi dari pemerintah,” ucap Irfan.

Lebih lanjut Irfan mengharapkan, dalam hal ini pemerintah harus benar ekstra berpikir dan mencari solusi dalam memberdayakan sektor ekonomi terutama UMKM. “Kita punya APBA, coba pemerintah lebih memfokuskan kepada sektor UMKM ini jangan hanya menyampaikan narasi kosong,” tutupnya kepada Dialeksis.com. [ftr]