DIALEKSIS.COM | Takengon - DPRK Aceh Tengah sepakat, akan membentuk Pansus untuk mendamaikan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar dengan wakilnya Firdaus yang bersiteru. Namun upaya DPRK ini dinilai Jang-Ko sebagai perbuatan kurang kerjaan.

“Mengapa dewan membentuk pansus untuk mendamaikan Shabela- Firdaus. Pembentukan Pansus bisa dianggap penyalah gunaan wewenag,” kata Maharadi coordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko).

Menurut Maharadi yang menyampaikan pernyataanya kepada Dialeksis.com, Senin (8/6/2020), pembentukan Pansus bisa diangap penyalah gunaan wewenang. Karena upaya perdamaian telah dimediasi oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebagai perpanjangan tangan Mendagri, meskipun belum membuahkan hasil.

“Sangat lucu kalau ada upaya yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menengahi kisruh antara Bupati Aceh Tengah, Shabela Abu Bakar dan Wakil Bupati, Firdaus. Seharusnya DPRK mempertanyakan kinerja bupati dimasa pandemic ini,” sebut Maharadi.

Seharusnya, lanjut Maharadi, dewan mempertanyakan serapan pengunaan anggaran dan transparansi pengunaan anggaran.

Mengapa dewan tidak mempersoalkan proyek senilai Rp 17 miliar yang menjadi sebab pertikaian Shabela dan Firdaus. Karena pertikaian ini lebih dominan pada objek pengadaan barang dan jasa, bahkan secara terbuka menyangkut soal tender dan konflik kepentingan para pihak, jelasnya.

Setelah persoalan ini mencuat, belakangan proses tender pengadaan barang dan jasa pembangunan renovasi ruang operasi Rp5 Milyar dan pembangunan gedung rawat inap Rp9 Milyar, secara tiba tiba di batalkan oleh panitia

“Seharusnya ini yang dipersoalkan DPRK, bila harus diadakan Pansus maka persoalan ini yang mereka pansus kan,” sebut Maharadi.

“Kita tidak ingin Pansus sebagai akal akalan saja, untuk mendapatkan alokasi anggaran. Sementara Pansus yang diadakan Dewan terhadap tambang di Linge bagaiman hasilnya, publik tidak tahu. Lantas mengapa sekarang dibentuk Pansus untuk mendamaikan, ini kurang kerjaan namanya,” kata Maharadi. (baga)