Minggu, 19 Oktober 2025
Beranda / Berita / Aceh / Jelang Penertiban, Pemkab Aceh Besar Ingatkan Pengusaha Reklame Urus Izin Resmi

Jelang Penertiban, Pemkab Aceh Besar Ingatkan Pengusaha Reklame Urus Izin Resmi

Sabtu, 18 Oktober 2025 22:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Petugas Satpol PP dan WH Aceh Besar melakukan pembongkaran terhadap baliho yang langgar aturan. [Foto: MCAB]


DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), mengimbau seluruh pemilik usaha dan perusahaan penyedia jasa reklame untuk segera mengurus izin resmi pemasangan baliho di wilayah Aceh Besar, sebagai tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Besar dalam rangka menertibkan tata kelola reklame yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir SSTP MPA menjelaskan, saat ini masih banyak baliho dan media reklame lainnya yang terpasang tanpa izin resmi

Hal tersebut tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga dapat menimbulkan kesemrawutan tata kota serta mengurangi estetika kawasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan batas waktu bagi pemilik usaha untuk segera melengkapi izin pemasangan hingga pertengahan November 2025.

“Kami mengingatkan seluruh pemilik usaha baliho agar segera mengurus perizinannya sesuai ketentuan yang berlaku. Batas waktu yang kami berikan sampai dengan pertengahan November mendatang,” ujar Muhajir yang dilansir pada Sabtu (18/10/2025).

Ia menegaskan, setelah batas waktu tersebut berakhir, Satpol PP dan WH akan melakukan langkah penertiban terhadap baliho atau reklame yang tidak memiliki izin resmi. Menurutnya, tindakan tegas akan diambil bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan kota.

“Kami akan bertindak tegas terhadap pelanggaran setelah batas waktu imbauan berakhir. Ini bukan sekadar soal penertiban administrasi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” lanjutnya.

Muhajir juga menyatakan, dalam pelaksanaan penertiban nantinya, Satpol PP dan WH tidak akan bekerja sendiri. Penertiban akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah instansi teknis terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Penertiban Reklame yang dibentuk oleh Bupati Aceh Besar dari berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Aceh Besar.

“Dalam penertiban nantinya akan melibatkan tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati Aceh Besar. Di dalamnya terdiri dari dinas-dinas teknis terkait perizinan dan tata ruang serta OPD lainnya yang berwenang,” jelas Muhajir. [*]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI