JSI Beri Penghargaan kepada KIP Aceh atas Suksesnya Pilkada Serentak 2024

Pendiri Jaringan Survei Inisiatif (JSI) memberikan piagam penghargaan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang diterima oleh Ketua Agusni AH, didampingi Wakil Ketua Iskandar Agani, pada Kamis (13/3/2025). [Foto: Alfi Nora /dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Survei Inisiatif (JSI) memberikan piagam penghargaan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atas keberhasilannya menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 dengan damai dan aman.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pendiri JSI, Aryos Nivada, dan diterima oleh Ketua KIP Aceh, Agusni AH, didampingi Wakil Ketua KIP Aceh, Iskandar Agani, pada Kamis (13/3/2025).

Ketua KIP Aceh, Agusni AH, mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh.

“Penghargaan ini sekaligus menjadi refleksi bagi kami bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Meskipun banyak pihak menilai penyelenggaraan Pilkada sudah berjalan baik, tentu masih ada kekurangan yang harus dibenahi agar kualitas demokrasi di Aceh semakin baik,” ujarnya.

Agusni juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam membangun demokrasi yang sehat. “Pilkada adalah proses yang melibatkan banyak elemen, mulai dari penyelenggara, peserta pemilu/pilkada, pemerintah, hingga masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik sangat diperlukan agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan sukses,” tambahnya.

Tantangan di Pilkada Aceh 2024

Dalam kesempatan itu, Agusni mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi KIP Aceh selama pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satunya adalah proses pencalonan, yang di Aceh mencakup uji mampu baca Al-Qur’an bagi calon kepala daerah.

“Seperti yang kita ketahui, uji mampu baca Al-Qur’an menjadi salah satu tahapan yang dinamis dan cukup menantang. Kami tidak hanya menunggu hasil dari tim penguji, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), untuk memastikan proses ini berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya. 

Selain itu, tantangan lain muncul saat pemungutan dan perhitungan suara. Agusni menyoroti bahwa tahapan ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik. 

“Semua pihak memiliki kepentingan dan melihat proses ini dari perspektif masing-masing. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan memastikan bahwa apa yang telah dicapai saat ini dapat menjadi standar bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang,” tutupnya. [nr]