DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sudah tidak heran lagi, Provinsi Aceh sampai saat ini masih ketergantungan pasokan pangan dari Sumatera Utara (Sumut). 

Salah seorang pengusaha Aceh pemasok telur Alfakri mengatakan, hampir semua kebutuhan pangan untuk Aceh masih dari Sumut.

"Hampir semua telur dan gula di pasok dari Medan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh,” kata Alfakri kepada Dialeksis.com, Sabtu (4/2/2023).

Makanya harga kebutuhan pangan di Provinsi Aceh sering terjadi kenaikan pada batas normal.

Pantau dari pasar Induk Lambaro Kamis (2/02/2023) beberapa kebutuhan semabako alami kenaikan, seperti harga telur di pasar Induk Lambaro, Aceh Besar Rp 385.000/ikat (300 butir) mengalami kenaikan bila dibandingkan minggu lalu (375.000/ikat). Belum lagi harga gula pasir dari 595.000/sak (50 Kg) kini menjadi 615.000/sak. Serta harga minyak goreng kualitas sedang Rp 17.500/kg men jadi 22.500/kg.

Sementara itu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Dr. Rustam Effendi mengatakan, ketergantungan pasokan pangan dari Medan disebabkan karena produktivitas sejumlah bahan pangan di Aceh kurang memenuhi kebutuhan konsumsi lokal (Aceh).

“Ini sesuatu yang kurang logis, apalagi sebenarnya kontribusi laporan usaha pertanian mencapai hampir sepertiga dalam struktur PDRB Aceh,” jelas kepada Dialeksis (04/02/2023).

Rustam Effendi menyarankan agar kebijakan pemerintah ke depan harus fokus ke pembangunan sektor riil atau sektor yang benar-benar terkait dengan produksi hasil pertanian.

Menurutnya arahkan belanja modal seperti pengadaan peralatan, mesin pertanian, khusus pengembangan mekanisasi pertanian.

“Sementara di hulu sediakan benih, pupuk, obat obatan di sarana pendukung bangun jalan usahatani, jembatan, terutama yang menghubungkan kawasan sentra produksi. Di hilirnya lakukan aktivitas olahan dukung aktivitas tambahan di budidaya dengan pembiayaan perbankan,” terangnya.

Memutuskan ketergantungan sembako dari pasok Medan, Rustam menyarankan agar membuat konsep zona pertanian yang pernah digagas gubernur Ibrahim Hasan, ini dijadikan acuan kembali, apalagi Aceh memang sangat potensial di sektor pertanian. 

“Saya bersama teman teman telah membuat dan mengembangkan kawasan sentra tahun 2000, itu terjadi 23 tahun lalu, saya sudah menyusun master plan dan action plan,” katana.

Sayangnya menurut Rustam, master plan itu tidak dipedomani pihak Pemerintah Aceh dalam hal ini Bappeda.

“Produk itu harusnya jadi pedoman memajukan pertanian di Aceh sehingga tidak ketergantungan dengan komoditi dari Medan,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Kadin Aceh, M Iqbal, Aceh akan selalu ketergantungan dalam pemenuhan pangan dari Medan, jika Pemerintah Aceh tidak serius mengatasi dan mencari solusi dan tindakan nyata.

“Sekarang dibutuhkan komitmen dan keseriusan dari Pemerintah Aceh, jika terus begini Aceh akan semakin tergantung dari Medan dalam memenuhi semua kebutuhan Sembako dan lainnya,” ungkapnya kepada Dialeksis.com.

Ia juga menegaskan, agar Pemerintah Aceh harus duduk bersama pengusaha di Aceh guna mencari solusi kongkrit serta bersinergi dalam menyelesaikan ketergantungan semua komoditi dari Medan.

“Terpenting saat ini hilangkan semua ego bangun rasa kebersamaan saling membantu satu sama lain untuk membangun kemandirian ekonomi Aceh, khusus mandiri memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat Aceh,” katanya.