Sosiolog Aceh, Otto Syamsuddin Ishaq. [Foto: Antara]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Merujuk sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2022, 67,90 persen dari kelompok miskin di Aceh itu tidak bekerja.  

Sosiolog Aceh, Otto Syamsuddin Ishaq mengatakan, adanya 67 persen dari kelompok miskin yang tidak bekerja adalah wujud dari nihilnya kebijakan pembangunan oleh rezim Aceh dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Otto, 67 persen kemiskinan ini sifatnya struktural. Kemiskinan yang sifatnya disebakan oleh kebijakan pemerintah.

Akan tetapi, jika dibiarkan berlarut-larut, Otto khawatir sifat kemiskinan yang awalnya struktural lamban laun akan berubah menjadi kemiskinan kultural.

Bahaya kemiskinan kultural, menurut Otto bakal menyebabkan daerah menjadi kacau balau dan menimbulkan ketidakamanan di Aceh, karena dikhawatirkan bakal menyebabkan tingginya potensi angka kriminal.

“Karena untuk bertahan hidup saja mereka terpaksa, terpaksa menjadi agen sabu-sabu, atau terpaksa menjadi agen judi dan sebagainya,” jelas Otto kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Senin (25/7/2022).

Sementara itu, menurut Sosiolog Aceh ini, Pemerintah Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah telah kehilangan arah. Apalagi tidak adanya program-program pembangunan yang secara khusus dirancang untuk mengentaskan kemiskinan.

Di sisi lain, Otto juga mengaku kesal kepada beberapa para ahli, baik yang ada di pemerintahan maupun di dalam perguruan tinggi yang hanya bicara masalah pengentasan stunting maupun kemiskinan saja, tetapi tidak pernah menawarkan solusi sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

“Para ahli hanya bisa bicara, memang tidak ahli untuk mencari solusi mengentaskan kemiskinan,” ungkapnya.

Otto Syamsudin Ishaq selaku akademisi mengatakan sudah mengusulkan kepada Gubernur Aceh, yang dipimpin Nova Iriansyah pada saat itu, untuk membentuk satu kelompok atau Satuan Tugas (Satgas) pengentasan kemiskinan.

Namun sayang, kata dia, usulan pembentukan Satgas pengentasan kemiskinan ini sampai sekarang tidak pernah terwujud.

Di samping itu, Otto juga menaruh harapan besar kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki. Ia berharap kepemimpinan Achmad Marzuki di Aceh selama menjalankan amanah sebagai juru kemudi daerah setidaknya bisa menurunkan persentase angka kemiskinan di Nanggroe Syariat Islam.

“Dulu, saya sudah usulkan kepada Gubernur Nova bahwa misalnya dibuat satgas untuk pengentasan kemiskinan. Ternyata tidak ada. Selanjutnya, Gubernur Marzuki, apakah dia mau mengentaskan kemiskinan, apakah sudah dibuat Satgas untuk itu? Ada nggak plot anggaran untuk pengentasan kemiskinan? Ada nggak kebijakan khsusus, misalnya Qanun yang melakukan perlindungan terhadap warga miskin dan sebagainya?” pungkasnya. (Akhyar)