[IST]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani SH M,Si berjanji, setelah Bimbingan Teknis (Bimtek) Isteri Keuchik TP (Tim Pengerak) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menguras dana desa beberapa waktu lalu, dirinya tidak akan memberikan izin lagi pelaksanaan Bimtek untuk aparatur gampong yang ada di seluruh Bireuen .

Hal itu disampaikan bupati di hadapan anggota DPRK Bireuen pada Selasa (3/11/2020) di gedung DPRK setempat saat rapat Pra-pembahasan anggaran APBK Bireuen 2021, yang informasinya diteruskan oleh dua anggota DPRK Bireuen Suhaimi Hamid dan Zulkarnaini kepada Dialeksis.com, Rabu (4/11/2020).

Zoel Sopan_sapaan Zulkarnaini mengatakan, bupati berjanji ke DPRK, setelah Bimtek TP-PKK ia tidak akan memberikan izin lagi terkait Bimtek apapun yang menguras dana desa. Begitu juga yang angkatan III yang telah berangkat kemaren merupakan Bimtek terakhir untuk TP PKK.

"Saat rapat dengan kami Pak Bupati menyampaikan langsung dan beliau berjanji Bimtek TP PKK ini merupakan bimtek terakhir yang menggunakan dana desa," ujar Zoel Sopan seraya menambahkan sesuai dengan permitaan keuchik dan mukim kepada dewan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abu Suhai_sapaan Suhaimi Hamid. Ia mengatakan dalam rapat pra pembahasan anggaran kemarin, Bupati Bireuen dihujani kritikan khususnya mengenai penggunaan anggaran dana desa yang banyak terkuras untuk kegiatan Bimtek.

"Kepada kami Pak Bupati berjanji setelah Bimtek TP PKK ini, tidak ada Bimtek lagi. Dan beliau menerima kritikan kami," kata Abu Suhai.

Politisi PNA ini juga menyampaikan, mengkritisi setiap kebijakan pemerintah merupakan bentuk dari pengawasan legislatif dalam memenuhi hak-hak  Rakyat.

Ia juga mempertegas dirinya bukan anti terhadap Bimtek, tapi yang diharapkan subtansi upgreading peningkatan kapasitas aparatur gampong benar-benar dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi dan kemandirian gampong.

"Bukan sekedar program lambong-lambong kupiah," tegas Abu Suhai. (Faj)