DIALEKSIS.COM| Banda Aceh - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh periode 2020, Hafizh Al-Mukarram menyampaikan, pihaknya sudah menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan sedang menunggu verifikasi dari pihak Rektorat.

Menanggapi pernyataan yang dimuat di media Dialeksis.com beberapa waktu yang lalu, Hafizh pun angkat bicara mengenai BEM USK yang dinilai bobrok oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) USK Banda Aceh.

Berkenaan dengan penyerahan LPJ kepengurusan ke pihak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK, Hafizh membenarkan bahwa pihaknya belum menyerahkan. Akan tetapi, Hafizh menegaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan LPJ kepengurusan sejak bulan Januari 2021 lalu, dan pada awal Februari sudah diserahkan ke Biro Kemahasiswaan.

“Yang jadi permasalahannya pada mekanisme pengesahan yang belum selesai, artinya kita sedang menunggu tanda tangan dari Wakil Rektor III USK, setelah itu selesai barulah LPJ itu diserahkan kepada MPM,” ujar Hafizh saat dihubungi Dialeksis.com, Senin (15/3/2021).

Ia melanjutkan, untuk saat ini, LPJ kepengurusan sedang diverifikasi dan disesuaikan oleh pihak Biro Kemahasiswaan USK berkaitan dengan program-program yang telah dilaksanakan dan didanai ataupun dibantu oleh Biro Kemahasiswaan.

"Karena ada sedikit kendala terkait program yang sudah kami jalankan, pihak Rektorat meminta kami untuk memperbaikinya sesuai instruksi, mungkin dalam minggu ini atau dalam waktu terdekat kami akan berupaya untuk menyelesaikan semuanya, dan nanti akan kami berikan kepada MPM," jelas Hafizh.

"Ditambah lagi kami tidak mempunyai format LPJ dari BEM sebelum kami sehingga kami memulainya dari nol," tambahnya.

Sementara itu, Hafizh juga mengaku sudah beberapa kali berjumpa dengan pihak MPM dan DPM USK, namun tidak pernah sekalipun MPM ataupun DPM menyinggung masalah LPJ kepengurusan itu di depan dia. 

Hafizh juga menegaskan sudah pernah menyampaikan perihal penyelesaian LPJ kepengurusan ke pihak anggota terkait, namun apakah sudah disampaikan ke ketua atau tidak, Hafizh mengaku tidak tahu.

Menurut Hafizh, wajar bagi DPM mempertanyakan perihal LPJ kepengurusan, akan tetapi Hafizh mengaku bingung, apakah LPJ kepengurusan itu seharusnya diberikan ke MPM atau tidak, karena pada kebiasaannya diberikan ke MPM saat sidang pertanggung jawaban.

"Sidang tidak dilaksanakan karena ada hal yang mendesak saat itu, jadi saya memakluminya. Tapi nanti LPJ itu akan kami berikan ke Rektorat, MPM, dan untuk arsip BEM itu sendiri," ungkapnya.

Berkenaan dengan tudingan banyaknya anggota di dalam BEM tapi tidak mampu menyelesaikan LPJ kepengurusan dalam waktu singkat, Hafizh menyayangkan argumen yang dikeluarkan itu.

Karena, kata dia, banyak orang juga tidak menjamin LPJ cepat selesai. Bisa saja ada faktor penghambat lainnya, seperti mis-komunikasi antar anggota atau format LPJ yang tidak sesuai.

"Kenapa mereka nggak menginformasikan terlebih dahulu terkait LPJ, toh ada WA, langsung diajak diskusi, karena kita perlu koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan itu, jangan menyudutkan sebelah pihak, saya pun nggak tau apa-apa, tiba-tiba sudah ada berita di media, dikatakan bobroklah dan sebagainya," kata Hafidz.

Untuk ke depan, Hafizh mengimbau agar kejadian-kejadian seperti ini bisa dijadikan pelajaran, sehingga pemimpin mahasiswa atau wakil mahasiswa ke depan bisa langsung berkoordinasi antar sesama menyelesaikan masalah, bukan malah saling tuding-menuding.

"Untuk ke depan, apapun masalahnya itu dikoordinasikan dulu. Bukan hanya untuk komisioner saja tapi yang akan menjabat nanti atau sekarang harus dikomunikasikan apa-apa saja yang mengganjal. Jangan sampai kita semua jatuh ke dalam lubang yang sama, satu lagi yang ingin saya tegaskan, kami tidak menyelewengkan dana mahasiswa, boro-boro menyelewengkan untuk dana program saja kawan-kawan harus cari lagi dana dari sana sini untuk memaksimalkan program," tutup Hafizh.