Ketua ISMI Aceh, Nurchalis. [Foto:IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkaitan dengan wacana Revisi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh dan juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi Nasdem Aceh, Nurchalis alias Cut Ngoh memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah perbaikan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana otonomi khusus (Otsus) di Aceh. 

Tentu, dana otsus ini adalah dana stimulus yang besar sudah diberikan oleh pemerintah pusat, mengingat Aceh masih ketinggalan dari sektor pembangunan menuju kesejahteraan, namun terdapat blue print yang telah disusun tentunya harus dievaluasi.

"Kami melihat evaluasi-evaluasi baik dari sosial masyarakat maupun pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sudah ada kerangka-kerangka perbaikan, namun sangat diharapkan bahwa kerangka perbaikan itu harus segera disampaikan secara transparan, serta arah pelaksanaan penggunaan dana otsus kedepan di Aceh yang benar-benar berpihak kepada pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada Dialeksis.com, Sabtu (4/09/2021).

Sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi Nasdem Aceh, tentu langkah-langkah itu sangat didukung oleh kalangan dunia usaha maupun lembaga yang bergerak pada sektor menuju kemakmuran masyarakat Aceh.

"Mestinya dalam blue print beberapa langkah yang harus digarisbawahi bahwa dana Otsus tersebut harus terintegrasi, terkoneksi, ataupun saling mendukung antara dana APBN yang menjadi target proyek strategis di Aceh," jelas Nurchalis yang juga Pendiri Asosiasi Industri Ikan Aceh.

Kemudian lanjutnya, karena dengan adanya dana Otsus tersebut dan dibarengi dana APBN tersebut sehingga bahwa pondasi besar ekonomi Aceh bisa dibangun dengan cepat dan tepat, dengan bisa membangun pondasi ekonomi dengan cepat dan tepat sasaran sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Aceh.

Sehingga dana Otsus itu tepat sasaran akuntabel transparansi kemudian bisa terkoneksi dengan pertumbuhan ekonomi nasional, namun ini juga harus dirubah blue printnya, makanya pembahasan blue print tidak cukup hanya dibahas oleh kalangan pengambil kebijakan saja.

"Tetapi harus disosialisasikan kepada setiap komponen masyarakat Aceh yang benar-benar berkompetensi terhadap melihat kekinian pelaksana otsus yang belum signifikan dalam hal mengenjot ketertinggalan kemakmuran rakyat Aceh," jelasnya lagi.

Selama ini, Aceh sudah mendapat Rp89 Trilluin anggaran Otsus sudah diberikan pemerintah belum ada nampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi di Aceh itu sendiri, jadi setelah blue print disepakati oleh pengambil kebijakan di Aceh. Kemudian seluruh komponen di Aceh meminta ke pemerintah pusat untuk menyamakan, menyukseskan atau mensinkronisasikan target-target pembangunan nasional APBN Aceh ini menjadi harapan dari rakyat Aceh.

"Pada akhirnya kita menemukan blue print yang sesuai standarisasi, tidak "cilet-cilet" artinya penggunaan dana Otsus itu bukan kepada pembagian kue-kue proyek, kecil-kecil semua harus dapat, tapi dana Otsus ini harus yang besar," harapnya. [anr]