Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, SP. [Foto: IST] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, SP menyayangkan dan sangat prihatin terhadap persoalan harga sawit di Indonesia yang hingga hari ini belum kunjung selesai. 

Padahal, kata dia, hampir sebagian besar petani sawit menggantungkan nasibnya dari harga sawit dan stabilitas dari pada harga CPO. Namun, ia melihat pemerintah tidak begitu serius dalam mengawal persoalan harga sawit. 

"Dalam hal kemandirian dan kedaulatan dari sektor perkebunan khususnya CPO, sudah saatnya pemerintah untuk memberikan kebebasan untuk penjualan ke luar negeri. Harga jual di tingkat pasaran internasional maupun nasional untuk kebutuhan itu sangat tinggi," ujarnya kepada Dialeksis.com, Senin (24/7/2023). 

Menurutnya, pemerintah kurang serius mengawasi walaupun mereka punya komite pengawasan harga. Sudah saatnya PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) itu dievaluasi. Dirinya mendesak KPBN itu untuk dievaluasi, jika tidak, maka terus menjadi carut marut dalam hal ketidakpastian harga TBS petani sawit.

"Sehingga setiap ada penurunan harga itu langsung signifikan, tapi setiap kenaikan itu pelan-pelan, Jadi begitu masuk Minggu berikutnya sudah ditempel dimenangkan oleh konsorsium yang lain. Jadi inilah yang dibuat bergiliran oleh mereka, jadi pengawasan oleh masyarakat itu agak susah karena mereka dalam 2 wadah konsorsium sini," jelasnya.  

Pertanyaannya, kata dia, carut marut itu akan terus berkelanjutan apakah mesti dibiarkan kondisi seperti ini. Pemerintah mestinya membebaskan pangsa pasar, kalau memang bisa diawasi saja oleh negara lebih aman karena tugas negara mengamankan hasil produksi yang dihasilkan oleh oleh petani, termasuk petani sawit. 

"Nah, ini yang selalu menjadi permasalahan buat kita karena harga jual CPO di luar negeri tidak sebanding dengan harga beli yang dibelikan oleh masyarakat. Semestinya PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) itu bukan tidak membeli terlalu tinggi harga CPO, karena mereka juga sudah ditentukan harganya oleh konsorsium tersebut," jelasnya lagi.  

Nurchalis mengatakan, cukup menyedihkan apa yang dirasakan oleh petani dan ini menjadi permasalahan dalam hal menciptakan kesejahteraan petani, terkadang petani harus dikeluarkan uang pribadi, juga mengambil uang perbankan tetapi dia tidak sanggup tutup. 

"Jadi kalau ini terus terjadi artinya Pemerintah tidak berpihak kepada petani sawit rakyat di Indonesia," pungkasnya. [nor]