DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gelombang demonstrasi yang kian meluas di berbagai daerah mulai merembet ke Aceh.
Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PD-GPA) Kabupaten Aceh Barat, Muhammad Fawazul Alwi, mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap fokus pada isu-isu fundamental yang menyangkut kepentingan daerah.
Fawazul menilai demonstrasi yang marak belakangan ini merupakan manifestasi dari kekecewaan rakyat akibat bobroknya etika pejabat publik.
Ia menggambarkan situasi ini sebagai puncak dari menurunnya empati pemerintah di tengah himpitan ekonomi yang kian berat.
“Saya melihat tren pemberitaan dalam seminggu ini penuh kegelapan akibat demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa. Penyebabnya karena kemarahan publik atas bobroknya etika dan empati pejabat publik di tengah sempitnya serta terjepitnya perekonomian masyarakat secara nasional,” tegas Fawazul kepada media dialeksis.com, Minggu (31/8/2025).
Ia bahkan menyinggung peristiwa sejarah besar, yakni Revolusi Prancis, di mana ketidakadilan antara rakyat dan penguasa memicu kerusuhan besar hingga menumbangkan raja dan ratu. Menurutnya, pelajaran itu harus menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak mengabaikan penderitaan rakyat.
“Pejabat kerajaan waktu itu bermegah-megahan di tengah rakyatnya kelaparan. Akhirnya rakyat bergerak untuk revolusi. Raja dan Ratu Prancis pun terpenggal kepalanya. Itu peringatan sejarah,” ujarnya.
Menanggapi potensi aksi yang akan digelar pada 1 September sebagai puncak demonstrasi, Fawazul meminta masyarakat Aceh agar menyuarakan aspirasi dengan damai.
“Aceh ini secara demonstrasi tidak pernah anarkisnya seperti daerah-daerah di Jawa dan lainnya. Tetapi Aceh tetap harus kondusif. Jangan sampai ada pembakaran fasilitas umum, gedung, perkantoran, atau kendaraan, karena itu justru merugikan rakyat sendiri. Semuanya berasal dari pajak masyarakat,” jelasnya.
Fawazul juga mengingatkan agar massa tidak mudah tersulut provokasi. Ia menuding adanya pihak-pihak intelijen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang sengaja ingin memperkeruh suasana.
Lebih jauh, Ketua PD-GPA Aceh Barat itu menekankan agar demonstrasi di Aceh tidak kehilangan arah. Menurutnya, ada sejumlah persoalan krusial yang jauh lebih mendesak untuk diperjuangkan.
Ia menyoroti empat hal utama yaitu Wakaf Blang Padang yang hingga kini belum dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman. Penolakan terhadap program transmigrasi yang dinilai mengancam kepentingan lokal.
Selain itu, penolakan kehadiran enam batalyon yang dianggap berlebihan di Aceh. Desakan kepada DPR RI agar Revisi UU Pemerintahan Aceh (UU PA) masuk Prolegnas, setelah isu pembatalan revisi mencuat.
“Saya minta teman-teman fokus menyuarakan Wakaf Blang Padang, tolak transmigrasi, tolak enam batalyon, dan yang paling penting, desak DPR RI agar revisi UU PA dimasukkan ke dalam Prolegnas. Kalau ini batal, jelas sangat merugikan Aceh,” tegasnya.
Fawazul menambahkan, simpati terhadap isu nasional, termasuk kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online dalam demonstrasi di Jakarta, tetap penting.
Namun ia menekankan, masyarakat Aceh jangan sampai kehilangan fokus terhadap persoalan mendasar di daerah sendiri.
“Untuk teman-teman, tolong sekali jangan mudah terpancing. Fokuskan pada pembahasan yang menggores kepentingan Aceh, di samping isu nasional. Karena tidak semua isu nasional itu berdampak langsung pada Aceh,” pungkasnya.