[Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksanaan pelantikan HAMAS yang dihasilkan  melalui Mubes Ilegal yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2022 dan dilantik langsung oleh Bupati Aceh Selatan justru akan menunjukkan kedunguan Bupati Aceh Selatan semakin akut. Bagaimana tidak, organisasi mahasiswa yang semestinya menjadi tempat belajar justru dijadikan mainannya, sementara urusan rakyat yang lebih penting malah justru semacam luput dari perhatiannya.

"Pasca Audiensi yang dilakukan HAMAS dengan Bupati Aceh Selatan pada acara kenduri raya masyarakat Aceh Selatan silam, Bupati mengatakan tak akan melantik kubu manapun jika masih terjadi perpecah belahan, namun beda halnya jelas terpampang foto Bupati Aceh Selatan pada poster pelantikan HAMAS BODONG/Ilegal yang dilaksanakan pada 05 Juni 2022. Ini menunjukkan sebagai pemimpin Tgk Amran tidak konsisten atau bahasa ngetrend nya cakap tak serupa bikin," katanya berdasarkan keterangan yang diterima Dialeksis.com, Sabtu (4/6/2022). 

Belum lagi, kata Ahyadin jika benar HAMAS BODONG dilantik oleh Bupati Aceh Selatan ini semakin memperlihatkan kedunguan orang nomor satu di daerah berjuluk negeri pala itu terlihat semakin akut, bayangkan saja seorang Bupati menjadi aktor utama mendukung kepemimpinan organisasi yang terpilih secara ilegal dan tidak sesuai GBHO/GBHK dan AD/ART sebuah organisasi. "Apa karena Bupati Aceh Selatan Tgk Amran tak pernah berorganisasi, sehingga memang tidak memahami persoalan itu sama sekali. Namun, kalau tidak paham kan bisa belajar, tapi kalau memang dungunya yang semakin akut ini patut dipertanyakan,"ujarnya. 

Menurutnya, seharusnya seorang kepala daerah menjadi penengah dalam dinamika yang terjadi di tengah organisasi mahasiswa, bukan malah menjadi pelopor untuk memecah belah mahasiswa. "Disini letak bijaksana atau dungunya seorang pemimpin dalat diukur adanya," katanya. 

Masih kata Ahyal, dilantiknya Hamas yang tak sesuai konstitusi tersebut juga bisa menjadi tolak ukur bahwa di Aceh Selatan sistem  nepotisme sangat berlaku. "Jadi rujukan Bupati bisa saja karena hubungan keluarga dan sebagainya, tapi sangat disayangkan jika hal ini dipertontonkan terlalu blak-blakkan di depan publik. Apakah Bupatj sedang mempersiapkan Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan Jaya, pandangan seperti itu juga bisa saja terjadi," sebutnya. 

Dalam hal ini Ahyadin melihat ketidakmampuan jalannya otak dan pikiran bupati dalam memecahkan polemik organisasi mahasiswa dan hari ini bupati telah membuat polarisasi dan mengkotak-kotakan Aceh Selatan, entah lupa dan hilang ingat bupati luput bahwa Aceh Selatan itu 18 kecamatan bukan tapaktuan sampai trumon" tutup Ahyadin Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan 

Namun, pihaknya menyayangkan, sebagai seorang pimpinan daerah terlihat terlalu jauh campur tangan urusan mahasiswa dengan pola keberpihakan kepada pihak yang inkonstitusional secara aturan organisasi. "Jika memang Tgk Amran sebagai Bupati terlalu pengen merebut organisasi mahasiswa, yasudah bikin saja Mubes berikutnya kita tunjuk beliau sebagai ketua Hamas," sindir Ahyal []