DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh (LPMA), Gumarni SH MSi mengungkapkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh seorang Pj Gubernur Aceh masa transisi sebelum Pemilu 2024.

Menurutnya, Pj Gubernur Aceh haruslah orang yang berpengalaman dan bisa memahami Aceh. selain paham, juga harus cakap membangun komunikasi yang harmonis dengan semua golongan, baik dengan eksekutif maupun legislatif.

“Semoga Pj yang ditetapkan di Aceh adalah yang bagus. Seorang Pj yang punya jaringan sampai ke tingkat desa. Karena kalau tidak mampu membangun jaringan komunikasi sampai ke tingkat desa, nanti dia akan kesusahan menjalankan pemerintahan,” ucap Gumarni kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (18/2/2022).

Di sisi lain, Gumarni mengaku tak ingin mengklasifikasikan kriteria Pj apakah berlatar belakang ASN, Polri maupun TNI. Yang pasti, baginya Pj Gubernur Aceh harus telaten dalam membangun konsep pembangunan dari tingkat kelas bawah hingga kelas atas.

Selain itu, kata dia, Pj Gubernur Aceh juga harus mampu menerjemahkan semua regulasi yang ada. Sehingga, prosedur pemerintahan yang ada tidak akan menyimpang akibat mengadopsi regulasi yang salah dalam sebuah kebijakan.

“Itu yang menurut saya menjadi tantangan Pj ke depan. Ia harus selaras dengan jalur. Harus bisa membedakan Undang-undang yang ada agar sesuai dengan sebenar-benarnya. Yang terpenting, jangan aturannya A, malah yang terjadi di lapangan adalah B,” tegas Gumarni.

Gumarni atas nama lembaga menyarankan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo agar menetapkan Pj Gubernur Aceh dari kalangan orang yang memahami Aceh. 

“Baik dia dari golongan TNI, Polri maupun ASN, ia harus memahami Aceh. Mampu membangun komunikasi dengan semua pihak, dan bisa menjalankan program pemerintahan yang sudah dirancang sebelumnya oleh Pemda dan pemerintah pusat,” tutup Gumarni. [akh]