BANDA ACEH -  Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XIV yang berlangsung di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua pada Februari 2015 lalu berlangsung ricuh, dan sempat diwarnai aksi adu jotos.

Pun begitu, Kongres XIV itu berakhir dengan terpilihnya Muhammad Rifai Darus sebagai Ketua Umum DPP KNPI Periode 2015-2018 dan kemudian dikukuhkan pada April 2015 di Halaman Gedung Kemenpora yang juga dihadiri oleh Menpora Imam Nahrowi dan Akbar Tanjung.

Alih-alih berujung damai, kisruh di tubuh lembaga tempat berkumpulnya pemuda Indonesia ini semakin menjadi. Tak lama setelah Rifai dikukuhkan, Kongres Luar Biasa KNPI pun bergulir dan dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) itu terpilih Fahd A Rafiq sebagai Ketua Umum, KNPI terbelah. Kala itu, KLB digelar karena dinilai adanya pelanggaran AD ART.

Namun, baik kubu Rifai maupun Fahd sama-sama mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KNPI.

Akibat kedua kubu mengantongi SK Kemenkumham dan merasa paling sah, dualisme dan kisruh menjalar ke tingkat daerah, tak terkecuali Aceh. Ketua KNPI Aceh versi Rifai Darus saat ini dijabat Wahyu Saputra yang terpilih pada Musda) ke XIII menggantikan Jamaluddin. Sementara KNPI Aceh kubu Fahd diketuai Zikrullah.

Kisruh KNPI antar kubu di Aceh juga sempat memanas, sampai pada perebutan kantor KNPI yang beralamat di Beurawe Banda Aceh. Kisruh KNPI Aceh ini juga merembes pada Kongres Pemuda Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di provinsi paling ujung di Sumatera ini bulan depan.

Kubu Zikrullah ingin Kongres yang menghabiskan Rp 9,8 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tidak dilaksanakan sebelum adanya penyelesaian kisruh yang terjadi di tubuh KNPI. Semetara kubu Wahyu ingin Kongres tetap mereka laksanakan seusuai agenda yang ada karena menilai tidak ada konflik di tubuh KNPI.

Bahkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kala itu, juga ingin berinisiatif untuk menyatukan kedua kubu tersebut. Kala itu Irwandi sangat berharap agar, saat dilaksanakan Kongres XV KNPI tahun 2018, perpecahan itu telah selesai.

Namun sayang hingga kini dualisme di tubuh KNPI Aceh masih belum selesai dan masih terus saja berlanjut, bahkan sempat beredar isu yang menyatakan bahwa Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah membatalkan SK panitia pelaksanaan kongres tersebut.

Untuk diketahui, anggaran untuk pelaksanaan Kongres XV KNPI tahun 2018 mencapai Rp 9,8 miliar, pos anggaran pelaksaan itu berada di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata dengan tegas membantah kabar pembatalan SK itu. Menurutnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak pernah membatalkan sk kepanitiaan tersebut, hanya saja sk panitia pelaksana Kongres XV KNPI tahun 2018 ditarik sementara untuk diperbaiki.

Menurutnya, langkah menarik SK kepanitiaan yang cacat prosedural tersebut adalah bentuk ketegasan Plt Gubernur Aceh, yang tidak ingin menganggap sepele sesuatu yang berjalan tidak sesuai mekanisme yang ada.

"Tidak benar kalau pak Plt gubernur membatalkan sk panitia pelaksanaan itu, hanya saja sk itu ditarik sementara waktu untuk dilakukan perbaikan. Ini merupakan bentuk keseriusan pak Plt gubernur," ujar Wiratmadinata.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh Darmansyah menyebutkan, kedua kubu KNPI Aceh tersebut terdaftar di Kesbangpolinmas dan sama-sama mengklaim sah karena berada di bawah payung hukum.

Apabila merujuk ke belakang, maka anggaran untuk kongres tersebut diusulkan oleh Jamaluddin yang merupakan Ketua KNPI Aceh yang lama, kemudian diteruskan kepada kepengurusan Wahyu Saputra.

"Memang dalam dipa kita berbunyi Kongres KNPI, bukan sebagai Kongres DPP KNPI. Tentunya ini merupakan bagian yang melekat di Dipa, dalam perjalanan waktu kongres ini dilaksanakan atau tidak, tetap mengikuti Rapimnas di Batam dan Aceh sebagai tuan rumah," ujar Darmansyah.

Darmansyah menyatakan, Dispora Aceh tetap berkomitmen untuk melaksanakan kongres tersebut dan tentunya dengan beberapa persyaratan. Begitu juga dengan pihak dari KNPI Pusat, seharusnya sudah hadir di Aceh untuk menyusun berbagai pelaksanaan kegiatan itu.

Hal tersebut tentunya agar kongres tersebut bisa berjalan dengan maksinal, selain itu juga untuk mengetahui apakah ada dana sharing atau dari Kemenpora, sehingga tidak tumpang tinding dalam pelaksanaannya.

"Alangkah baiknya, pihak dari KNPI Pusat harus sudah hadir di Aceh untuk mengurus berbagai pelaksanaan ini. Dengan adanya kerjasama yang baik, acara ini bisa berjalan dengan lancar," tuturnya.

Ketua KNPI Aceh Wahyu Saputra mengatakan, kegiatan kongres nasional KNPI tersebut masih tetap terus berlanjut dan bahkan penarikan SK panitia bukan membatalkan tetapi lebih karena mematangkan struktur kepanitian. 

"kami berterima kasih sekali kepada Pemerintah Aceh yang masih mendukung penuh pelaksanaan kongres KNPI nasional di Aceh. Kami juga berharap sekaligus memohon dukungan dari masyarakat Aceh dan stakeholder seperti Kapolda, Pangdam agar ikutserta mensukseskan acara," kata Wahyu. (ah)