Foto: pribadi/dialeksis

DIALEKSIS.COM | Aceh - Banda Aceh -Kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan nyaris dua pekan terakhir boleh dibilang belum berbuah manis. Sehingga membuat para petani dan pengusaha sawit menjerit. 

Pasalnya, harga minyak goreng, baik pasar tradisional maupun ritel modern masih dijual dengan harga cukup tinggi. Tidak cuma itu saja, pasokannya pun belum membanjiri pasar seperti sedia kala, terutama pada minyak goreng curah. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah pedagang pasar.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPW Nasdem Aceh, Nurchalis SP, MP mengatakan, penghentian ekspor tersebut sudah memberikan efek jera yang dirasakan. 

“Dikarenakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng sudah berdampak ke banyak hal, seperti harga tandan buah segar (TBS) semakin hari makin merosot,” ungkapnya kepada Dialeksis.com, Minggu (15/5/2022). 

Untuk itu, kata dia, banyak petani atau pengusaha sawit sangat merasakan kegelisahan dan gundah karena harga TBS semakin turun. 

“Pada akhirnya kebun-kebun tidak terawat dengan baik, bukan malah mendapatkan keuntungan, malahan harus mensupport anggaran lain untuk pengelolaan kebun itu sendiri,” jelasnya.  

Tak hanya itu, kata dia, larangan tersebut berdampak ke banyak hal, mulai dari pengolahan minyak sawit yang terhenti, petani yang menunda panen kelapa sawit, hingga pohon sawit yang rusak akibat TBS yang tidak dipanen.

“Pada akhirnya pengusaha terpaksa tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa membeli TBS dari petani yang dipasok ke setiap pabrik minyak kelapa sawit (PMKS),” jelasnya lagi. 

Pada ujungnya, lanjutnya, pengusaha sawit juga mengalami kerugian, karena siklus perputaran itu tidak terjadi. 

“Saya berbicara keberpihakan kepada petani sawit itu sendiri dan pengusaha, yang hanya mampu dilakukan adalah melalui kebijakan pemerintah pusat dalam hal menyikapi persoalan minyak goreng, TBS petani, minyak CPO yang hari ini sudah carut marut,” terangnya. 

Nurchalis berharap kepada pemerintah pusat agar segera mengambil langkah-langkah strategis dan aktif sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. 

Pihaknya mendesak pemerintah harus segera mencari regulasi yang profesional, agar petani tidak dirugikan dalam hal ini harga TBS bisa diulas. 

Menurutnya, larangan ekspor CPO itu wajib dicabut, jika tidak pengusaha bangrut dan petani sawit miskin. Untuk itu, ia meminta pemerintah meninjau kembali larangan ekspor CPO. 

“Minyak goreng juga harus segera diturunkan. Ekspor bahan baku minyak goreng dapat dibuka kembali dengan mengatur regulasi sehingga tidak terjadi kegaduhan atau stabilitas ekonomi dapat terjaga dari sektor agro itu sendiri,” pungkasnya.