DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali atau yang akrab disapa Lem Faisal, mendorong revisi Qanun Hukum Jinayat mulai dibahas pada awal 2027.
Ia menilai regulasi tersebut perlu disempurnakan agar mampu menjawab persoalan baru yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain revisi qanun, Lem Faisal mengusulkan agar MPU Aceh diberi ruang untuk mengeluarkan fatwa terhadap persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara memadai dalam Qanun Hukum Jinayat.
Gagasan itu disampaikan Lem Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Menurut Lem Faisal, polemik penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi aturan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak disikapi dengan terburu-buru sebelum seluruh proses penanganannya dipahami.
“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” kata Lem Faisal.
Ia menilai, aparat penegak hukum yang telah bekerja sesuai kewenangan dan prosedur perlu dihormati. Apalagi, dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan sejumlah tahapan pemeriksaan serta melibatkan tenaga ahli.
Karena itu, menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada petugas yang menangani perkara. Aspek regulasi yang menjadi dasar penegakan hukum juga perlu diperiksa, terutama apabila terdapat persoalan yang belum terakomodasi dalam ketentuan qanun.
Lem Faisal mengatakan, setiap regulasi memiliki keterbatasan karena disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan pada masanya. Sementara itu, perkembangan masyarakat dapat menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan kepastian hukum.
“Jangan sampai aparat yang sudah bekerja sesuai tugasnya justru berada dalam posisi yang sulit karena keterbatasan aturan. Ini harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki regulasi ke depan,” ujarnya.
Ia kemudian mendorong agar proses pembahasan revisi Qanun Hukum Jinayat dapat dimulai pada awal 2027. Menurutnya, penyempurnaan aturan diperlukan agar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memiliki landasan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan persoalan sosial.
Dalam kesempatan itu, Lem Faisal juga mengusulkan MPU Aceh diberikan ruang untuk merespons persoalan baru melalui fatwa keagamaan.
Ia mencontohkan pengalaman MPU dalam menyikapi perkembangan praktik perjudian daring atau judi online. Menurutnya, fatwa yang pernah dikeluarkan MPU dapat menjadi salah satu rujukan dalam membahas mekanisme respons terhadap persoalan yang belum terjangkau secara memadai oleh qanun.
Meski demikian, ia menilai gagasan tersebut perlu dibahas lebih lanjut dalam proses penyempurnaan regulasi. Fatwa keagamaan dan ketentuan pidana memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tetap harus memiliki dasar hukum yang berlaku.
Bagi Lem Faisal, revisi Qanun Hukum Jinayat tidak semata-mata untuk menjawab polemik satu perkara. Lebih dari itu, penyempurnaan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus melindungi aparat dalam menjalankan kewenangannya.
"Kami berharap FGD tersebut dapat menjadi ruang bertukar pandangan dan menghasilkan masukan bagi pembenahan Qanun Hukum Jinayat agar penerapan Syariat Islam di Aceh berjalan sesuai perkembangan zaman dan prinsip kepastian hukum," tutupnya. [nh]