Direktur PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR) ikut merespons perihal lima proyek APBN tahun 2021 dan 2022 mangkrak di Aceh. 

Direktur PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir mengatakan, perlu dikaji ulang faktor dan indikator yang menyebabkan pembangunan tersebut mangkrak. 

“Jangan sampai ini berdampak pada kepercayaan pusat terdapat Aceh, karena 5 proyek strategis bermasalah dan mangkrak sehingga kedepan Aceh tidak menjadi prioritas pembangunan nasional,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Rabu (8/2/2023). 

Untuk itu, PAKAR mendesak posisi Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2K) di Aceh untuk segera digantikan dengan sosok yang lebih bertanggung jawab. 

“Karena, Kepala BP2K menjadi ujung tombak pembangunan strategis di daerah, ini menjadi acuan kinerja BP2K selama ini terbukti mangkrak, bila tidak digantikan ini akan terulang kembali,” jelasnya lagi. 

Khaidir berharap, proyek tersebut tidak membawa masalah besar bagi Aceh kedepannnya, untuk itu, pergantian Kepala BP2K Aceh perlu dilakukan segera. 

Untuk diketahui, 5 proyek pembangunan mangkrak tersebut mencuat ke publik usai penelusuran dari Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA). 

Lima proyek tersebut yakni Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee, Kabupaten Aceh Utara, Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah (Kampus Putri), Pembangunan Rumah Susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee, Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Munawwarah dan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman. (Nor)