Akademisi Unaya Usman Lameung. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Manajemen Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) saat ini dinilai tidak memiliki bargaining atau nilai tawar yang kuat dalam melakukan komunikasi politik dengan pusat. 

"Itukan ada beberapa regulasi yang berbenturan dengan aturan lainnya. Harusnya, komunikasi politik harus dibangun oleh BPMA untuk menyelesaikan persoalan ini," kata akademisi Unaya Usman Lamreung saat dijumpai Dialeksis.com, Sabtu, (22/2/2020), di sebuah warkop dikawasan Lamprit, Banda Aceh.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Aceh juga harus terlibat aktif mensinergikan seluruh potensi yang ada.

"Kita punya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe, BPKS Sabang, KIA Ladong, dan BPMA. Itu semua harus harus bersinergi sehingga dapat mengekplorasi semua potensi yang Aceh miliki," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, tokoh masyarakat Aceh Besar ini juga mempertanyakan bagaimana tindak lanjut rencana eklporasi kawasan blok Andaman yang ada disepanjang kawasan pantai Timur Aceh.

"Tahun 2017 lalu, Repsol pernah melakukan survei seismik. Hasilnya, ditemukan sejumlah potensi migas yang luar biasa. Lantas, bagaimana tindak lanjutnya saat ini? Pernah kedengaran lagi tidak?," pungkas pria yang mengaku juga terlibat pada tim survei seismik bersama perusahaan Repsol ini.

Menurut pengamatannya, selama ini lembaga-lembaga yang disebutkan diatas berjalan sendiri-sendiri tanpa bersinergi satu sama lain.

"Kita memiliki Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Aceh yang memiliki kewenangan untuk mencari investor dan mengkolaborasikan segala potensi yang ada. Harusnya terjadi sinergi disini. Yang selama ini terlihat, terkesan lembaga-lembaga itu berjalan sendiri-sendiri," tukasnya.

Usman juga menyorot soal penempatan sumber daya manusia (SDM) yang menurutnya jauh dari aspek kapasitas dan profesionalitas. 

"Tempatkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya. Jangan SDM titipan politik," pungkas dia.

Menutup keterangannya, dia berharap lembaga-lembaga tersebut agar transparan terhadap semua kegiatannya.

"Kita berharap akses informasi publik juga diberikan kemudahan. Transaparan lah. Karena hanya dengan kejujuran masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat terhadap kegiatan yang telah dicapai," jelas Usman Lameung. (Im)