Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat mengunjungi Gedung AAC Dayan Dawood di Darussalam, Banda Aceh untuk mengecek perlengkapan dan kesiapan  pada gedung tersebut, Kamis (13/12) malam. (Foto: Safrizal S.)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo tiba di Aceh pada Kamis (13/12) malam dengan menggunakan pesawat Garuda Ga142 yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar.

Kunjungannya ke Aceh dalam rangka bergabung dengan Rombongan RI 1 dalam serangkaian acara yang sudah diagendakan salah satunya "Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa  Taahun 2019 di Provinsi Aceh" yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan beberapa pencapaian pemerintah selama 4 tahun terakhir ini, diantaranya terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Menurutnya, Aceh termasuk  salah satu Provinsi yang paling banyak bumdesnya. Oleh karenanya, ia sangat yakin pemberdayaan ekonomi akan bisa lebih cepat di desa-desa ketimbang di daerah-daerah yang lain yang ada di Aceh.

Pemerintah Jokowi ditargetkan sampai tahun 2019 bisa mengentaskan 5000 desa tertinggal, dan menciptakan 2.000 desa mandiri baru. Sampai bulan Mei tahun ini Pemerintahan era Jokowi sudah berhasil mengentaskan lebih dari 6.600 desa tertinggal, sementara untuk desa mandiri Pemerintah telah mengentaskan lebih dari 2.600 desa mandiri.

Hal itu dikatakannya berdasarkan hasil sensus potensi desa yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada Senin lalu.

"Hari Senin yang lalu kan BPS baru mengeluarkan hasil sensus potensi desa kan, jadi target tahun 2019 untuk pembangunan desa sudah tercapai," ujarnya.

Eko Putro Sandjojo berharap agar Aceh menjadi model bagi desa-desa lain yang ada di Indonesia.

"Harapan saya dengan Aceh, terutama Aceh menjadi model karena bumdes-bumdesnya banyak yang berhasil, dan bumdes terbanyak di provinsi Aceh secara persentase, pertumbuhan ekonomi Aceh akan lebih cepat sehingga dana desa nantinya bukan merupakan sumber utama pembangunan desa, tapi desa lebih banyak mandiri, anggarannya lebih banyak dari keuangan dari bumdesnya," katanya, Jum’at (14/12). (saf)