Juru Bicara Masyarakat Pro-Investasi (MPI), Aji Santana. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Masyarakat Pro-Investasi (MPI), Aji Santana, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pansus Tambang DPRA yang baru saja merilis laporan hasil kerja mereka dalam rapat paripurna pada Jumat, 27 September 2024, di Gedung DPRA.

Aji menilai, rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus Tambang tidak komprehensif dan terkesan tidak objektif. "Kami melihat kinerja Pansus sangat politis, penuh sentimen, dan abai terhadap prinsip transparansi," ujar Aji Santana dalam rilis yang disampaikan pada Sabtu, 28 September 2024.

Pada awalnya, MPI mendukung pembentukan pansus tambang sebagai respons atas keresahan publik terkait aktivitas tambang ilegal di Aceh yang semakin marak. Harapannya, Pansus bisa mendorong legalisasi tambang ilegal melalui aturan yang menguntungkan rakyat dan pemerintah Aceh. Namun, menurut Aji, hal ini tidak tercermin dalam kinerja Pansus.

"Kami kecewa karena Pansus seharusnya fokus pada kepentingan rakyat Aceh, tetapi justru terlihat sangat politis dan penuh kepentingan tertentu," jelas Aji. 

Ia juga mempertanyakan mengapa Pansus hanya terfokus pada Aceh Barat, padahal permasalahan tambang ilegal terjadi di beberapa wilayah Aceh lainnya yang telah merusak lingkungan dan menelan korban jiwa.

Selain itu, Aji menyayangkan kurangnya keterlibatan tenaga ahli dan pihak yang kompeten dalam kerja Pansus. Menurutnya, rapat dengar pendapat dengan para ahli dan LSM terkait seharusnya dilakukan untuk menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh. 

"Apakah Pansus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam waktu kerjanya yang hanya 17 hari?" tanyanya.

Ia menilai, dengan durasi kerja yang begitu singkat, sangat sulit bagi Pansus untuk merumuskan rekomendasi yang benar-benar objektif dan komprehensif. Aji bahkan membandingkan kinerja Pansus Tambang 2024 dengan Pansus PMMEP tahun 2023 yang bekerja selama enam bulan dan menghasilkan delapan rekomendasi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Aji juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses kerja Pansus. Ia meminta agar risalah rapat Pansus dapat disampaikan secara terbuka kepada publik. Jika tidak, menurutnya, hal ini hanya akan memperburuk citra DPRA sebagai lembaga yang tidak kredibel di mata rakyat dan pelaku usaha.

"Jika tidak ada transparansi, wajar jika publik dan pengusaha melihat Aceh sebagai wilayah yang tidak ramah investasi," tambahnya.

Pada akhirnya, MPI mendorong DPRA untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif guna menjaga kredibilitas lembaga dan memastikan keberlanjutan investasi di Aceh. "Investasi yang sudah berjalan, seperti PT MIFA BERSAUDARA, harus dijaga sebagai contoh bahwa Aceh terbuka terhadap investasi," tutup Aji.