Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali. Foto: Serambinews/Agus Ramadhan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, mengajak umat Islam, khususnya di Aceh, untuk bersikap bijak dan saling menghormati dalam menyikapi perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Menurutnya, masyarakat Aceh selama ini memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan awal bulan hijriah, yakni melalui metode rukyat atau melihat hilal secara langsung. Metode tersebut juga diakui secara resmi dan dijadikan salah satu dasar oleh pemerintah dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan.
“Umat Islam di Aceh dalam berhari raya tetap berpedoman pada melihat bulan. Metode ini bukan hanya tradisi, tetapi juga diakui dan digunakan pemerintah dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan,” ujar Tgk. Faisal Ali kepada Dialeksis, Rabu (18/03/2026).
Ia menegaskan, perbedaan yang muncul dalam penentuan 1 Syawal merupakan hal yang wajar, mengingat adanya perbedaan metode yang digunakan, baik rukyat maupun hisab (perhitungan astronomi).
Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai sumber perpecahan.
“Kalaupun ada perbedaan, mari kita saling menghargai antar sesama. Perbedaan ini adalah bagian dari dinamika keilmuan dalam Islam, bukan untuk dipertentangkan,” katanya.
Tgk. Faisal Ali juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Menurutnya, sikap saling menghormati dan menjaga persatuan jauh lebih utama daripada memperdebatkan perbedaan yang bersifat ijtihadiyah.
Ia turut mendorong agar para tokoh agama dan pemerintah terus memberikan pemahaman yang menyejukkan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kebingungan ataupun gesekan sosial.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan, saling menghormati, dan tetap menjaga persatuan umat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, perbedaan prediksi Idul Fitri 1447 H kembali mencuat, dengan sebagian pihak memperkirakan Lebaran jatuh pada 20 Maret 2026, sementara lainnya pada 21 Maret 2026. Pemerintah sendiri akan menetapkan secara resmi melalui sidang isbat.
Sebelumnya
