kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Nasir Djamil Harap Pemerintah Kota Banda Aceh Tengahi Sengketa Lahan di Wilayahnya

Nasir Djamil Harap Pemerintah Kota Banda Aceh Tengahi Sengketa Lahan di Wilayahnya

Kamis, 29 Juli 2021 19:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : akhyar

Ketua Forbes DPD RI dan DPR RI, Muhammad Nasir Djamil. [Foto: idntimes]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Forbes DPD RI dan DPR RI, Muhammad Nasir Djamil lakukan pertemuan dengan warga Peuniti, Kecamatan Baiturahman, Banda Aceh terkait sengketa lahan yang kabarnya akan diambil alih oleh pihak Kodam Iskandar Muda.

Berdasarkan informasi yang diterima, Nasir Djamil menyampaikan, terdapat dua lahan tanah yang menjadi polemik di Peuniti. Salah satu lahannya sudah bersertifikat milik Kodam Iskandar Muda sedangkan sisi lahan yang lain masih belum bersertifikat.

Nasir mengatakan, area lahan yang tidak ada sertifikat Kodam itu dihuni oleh puluhan keluarga. Berdasarkan penyampaian para warga di sana yang diteruskan oleh Nasir Djamil, para warga tersebut sudah menempati area itu sejak tahun 60-an lalu.

"Ada yang mengaku kepada saya bahwa tahun 60-an orang tua mereka sudah menempati tempat itu. Orang tuanya juga mantan-mantan purnawirawan. Jadi, mereka berharap ada upaya penyelesaian sehingga masalah yang mereka hadapi ini bisa tuntas," ujar Nasir Djamil kepada Dialeksis.com, Kamis (29/7/2021).

Demikian juga, Nasir Djamil berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh mencarikan solusi 'win-win solution.' Sehingga, kedua belah pihak baik para warga maupun pihak Kodam Iskandar Muda bisa mendapatkan keuntungan yang sama.

Terlepas dari itu, Nasir Djamil juga mengaku simpati dengan para prajurit TNI yang masih minim rumah. Ia meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mencarikan solusi kepada kedua belah pihak ini.

"Kita juga sangat berempati dan memahami bahwa prajurit-prajurit TNI itu butuh rumah, sehingga mereka mendapatkan hunian yang layak dan patut sebagai seorang prajurit TNI," ungkap Nasir Djamil.

Di kesempatan yang sama, Nasir Djamil juga mengatakan, area tanah yang bersertifikat Kodam Iskandar Muda terdapat tujuh keluarga yang harus minggat dari area tersebut.

Hal menyedihkannya lagi, jelas dia, para keluarga ini sulit ekonomi karena berasal dari para pekerja bangunan. 

Oleh karenanya, Nasir Djamil berharap agar pihak Kodam Iskandar Muda mau menangguhkan sedikit waktu agar para warga yang tergusur ini mampu mendapat rumah hunian layak lainnya, apakah dengan dibantu pemerintah ataupun diusahakan sendiri.

"Saya berharap diberikan lah waktu kepada mereka sehingga mereka mendapatkan rumah. Apakah diusahakan oleh pemerintah kota atau mereka cari sendiri rumah pengganti kalau mereka meninggalkan tempat itu," pungkasnya. [akh]

Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda