DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berencana mengoptimalkan lahan bekas tsunami di Lhoknga dan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, menjadi lahan pertanian produktif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan memanfaatkan lahan yang selama ini kurang produktif.

Menanggapi rencana tersebut, Dr. T. Saiful Bahri, S.P., M.P., Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) dan Ketua PERHEEPI Aceh, menyatakan bahwa pemanfaatan lahan bekas tsunami memerlukan kajian daya dukung untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan. 

“Secara prinsip, upaya ini sangat baik untuk mengembalikan fungsi lahan yang terdampak tsunami 2004 silam. Namun, perlu dilakukan kajian terkait tingkat kesuburan tanah, kadar salinitas, serta ketersediaan air dan infrastrustur pendukung sebelum proses budidaya bisa padi dilaksanakan,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Kamis (30/1/2025).

Menurut Saiful, salah satu tantangan utama adalah kondisi tanah yang mungkin masih mengandung kadar tinggi kadar garam akibat intrusi air laut saat tsunami terjadi. 

“Jika kadar garam dalam tanah masih tinggi, pertumbuhan tanaman bisa terganggu dan produktivitas rendah. Diperlukan perlakuan khusus seperti pencucian tanah dan aplikasi bahan organik untuk menurunkan salinitas,” jelasnya.

Selain itu, faktor ketersediaan air irigasi dan jaringan irigasi juga menjadi pertimbangan penting. 

“Tanaman padi membutuhkan pasokan air yang cukup sepanjang 2/3 dari umur tanaman. Jika sistem irigasi belum memadai, akan sulit mencapai produksi yang optimal,” tambah Saiful.

Ia merekomendasikan agar Kementan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan kajian lebih lanjut. 

“Dengan pendekatan berbasis ilmiah, dan teknokratik kita bisa memastikan bahwa program ini benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi petani serta meningkatkan ketahanan pangan” katanya.

Sejauh ini, informasi diketahui Saiful Bahri pemerintah daerah Aceh Besar menyambut baik rencana rehabilitasi lahan tersebut. Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar menyatakan pihaknya siap mendukung program ini dengan pendampingan kepada petani dan penyediaan infrastruktur pendukung.

“Jika optimalisasi lahan ini berhasil, diharapkan akan meningkatkan produksi padi di Aceh serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun, tantangan teknis di lapangan tetap harus menjadi perhatian utama agar program ini berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. [ar]