DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik mengenai status kepemilikan Lapangan Blang Padang yang telah lama menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Aceh akhirnya mendapatkan penjelasan komprehensif dari Panglima Kodam Iskandar Muda (IM), Mayjen TNI Nico Fahrizal. 

Dalam pertemuan yang digelar bersama pimpinan media, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, dan pimpinan organisasi lembaga online di Banda Aceh pada Senin (12/8/2024), Mayjen Nico memberikan klarifikasi tegas mengenai status lahan yang menjadi ikon Kota Banda Aceh tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen Nico menjelaskan bahwa Kodam IM memiliki bukti-bukti kepemilikan atas Lapangan Blang Padang. 

"Kami memiliki bukti surat dan dokumen Pengelolaan Surat Pengelolaan (PSP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mayjen Nico menegaskan bahwa Kodam IM terus menjalankan pengelolaan Lapangan Blang Padang dengan baik dan profesional. 

Sebanyak 30 karyawan dipekerjakan untuk menjaga kebersihan dan kerapian lapangan, yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. 

"Kami juga menyediakan fasilitas musala untuk kemudahan salat, dan penjualan pada malam Jumat tidak diperbolehkan," tambahnya.

Mayjen Nico menegaskan bahwa pemasukan yang diperoleh dari pengelolaan Lapangan Blang Padang diserahkan kepada Masjid Raya Baiturrahman, salah satu masjid terbesar dan termegah di Aceh. 

"Kami ingin memastikan bahwa Lapangan Blang Padang tetap menjadi ikon Banda Aceh dan simbol kebanggaan masyarakat," ujarnya.

Namun, Nico juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang dalam proses mengklarifikasi kepemilikan tanah tersebut, apakah benar merupakan milik Kodam atau tanah wakaf yang diamanahkan kepada Masjid Raya Baiturrahman. 

"Jika ternyata bukan milik kami, kami siap menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah atau kepada pengelola Masjid Raya," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Mayjen Nico juga menegaskan komitmen Kodam IM untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Kantor Wilayah Pertanahan.

Ia menekankan bahwa TNI saat ini harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, terutama di masa damai. 

"Dahulu, saat masa konflik, TNI wajib militan. Namun, di masa damai ini, tugas kami adalah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," kata putra asli Banda Aceh tersebut.

Mayjen Nico juga menggarisbawahi pentingnya peran TNI dalam membangun Aceh, terutama dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi wilayah ini. 

Ia menyebutkan bahwa TNI telah mengambil berbagai inisiatif strategis, termasuk pengembangan lahan seluas 11.565 hektar di beberapa kabupaten/kota di Aceh untuk mengatasi masalah kekeringan yang sering melanda.

Selain itu, Kodam IM telah merevitalisasi lahan seluas 8.000 hektar di Aceh Utara untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat setempat.

 Tidak hanya itu, TNI juga telah membangun sekitar 52 jembatan di seluruh Aceh, terutama di desa-desa terpencil yang membutuhkan akses infrastruktur yang memadai.

Dalam upaya mendukung generasi muda Aceh yang ingin bergabung dengan TNI, Mayjen Nico mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan bimbingan dan pendampingan khusus. 

"Kami ingin anak-anak Aceh yang bercita-cita menjadi anggota TNI bisa lulus dengan usaha mereka sendiri, tanpa harus meminta bantuan pihak lain. Mereka harus belajar dengan giat, menjaga stamina, dan kesehatan," tutupnya.