Sayed Nazar Al-Habsyi dari Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh (kiri) dan Fajran Zain dari Partai Aceh (PA) (kanan) memaparkan terkait tema stadium general “Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Pilkada Aceh 2024” yang diinisiasi oleh mahasiswa  Ilmu Politik UIN Ar-Raniry. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry mengadakan kegiatan stadium general dengan tema “Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Pilkada Aceh 2024” pada tanggal 8 november 2024. Dalam kesempatan ini mengundang dua pemateri, yaitu Sayed Nazar Al-Habsyi dari Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh dan Fajran Zain dari Partai Aceh (PA). 

Kegiatan ini membahas tentang peran partai politik lokal Aceh yang dianggap sebelah mata oleh Masyarakat Aceh. Partai lokal Aceh merupakan organisasi politik yang didirikan untuk mewakili kepentingan masyarakat Aceh. 

Mereka mewakili keunikan, karena muncul dari latar belakang sejarah dan budaya suatu daerah. Pembentukan partai politik daerah berakhir dengan Perjanjian Kesepakatan MoU Helsinki tahun 2005.

Sayed menganggap bahwa masih banyak masyarakat yang pesimis terhadap kinerja dan keberadaan partai lokal di Aceh. 

“Saat ini sulit sekali meyakinkan Masyarakat dengan partai lokal, karena rata-rata masyarakat kita itu pesimis terhadap kinerja partai lokal,” ujar sayed. 

Dirinya juga mengungkapkan fokus kerja PAS pasca pilkada yaitu pembentukan kader-kader melalui alumni dayah, karena PAS merupakan salah satu partai yang berbasis ulama.

Terlepas dari ketidakpekaan masyarakat terhadap peran partai lokal dalam memajukan daerah, terdapat banyak sekali fungsi dari partai lokal itu sendiri. Partai lokal didirikan oleh warga Aceh untuk memperjuangkan kepentingan kedaerahan dan memperbolehkan masyarakat Aceh membentuk partai politik untuk pemilihan parlemen dan pemilihan kepala daerah.

Sebagai wujud perjuangan masyarakat Aceh, partai politik lokal Aceh telah berkontribusi dalam memperkuat demokrasi Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh sendiri untuk turut serta mengangkat keistimewaan Aceh ke tingkat nasional.

Pada kesempatan itu, Fajran dalam pemaparannya mengatakan bahwa semua pihak harus mendorong secara penuh agar partai lokal benar-benar menjadi wadah bagi masyarakat untuk kesejahteraan Aceh. 

“Kita harus mendorong Masyarakat,terutama mahasiswa untuk ikut mengedepankan peran partai lokal dan menjadi wadah bagi kita semua untuk melahirkan kebijakan yang bisa mengakamodir kekhususan Aceh," ucap Fajran.

Mengingat menurunnya kepercayaan terhadap partai-partai lokal di Aceh, jelas bahwa partai-partai lokal di Aceh menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dukungan pemilih. Untuk menghadapi pilkada, partai politik lokal perlu berbenah secara internal, meningkatkan kinerjanya, dan memperkuat strategi politiknya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Aceh.

Saat ini dengan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai lokal berdampak menurunnya jumlah kursi di legislatif, untuk saat ini dari enam partai lokal yang ada di Aceh hanya ada empat partai yang mempunyai kursi di legislatif terdiri dari 20 kursi berasal dari Partai Aceh, tiga kursi dari Partai Adil Sejahtera, dan satu kursi berasal dari Partai Darul Aceh serta satu kursi dari partai Nanggroe Aceh.

Salah satu program unggulan dari partai lokal di Aceh adalah program Jaminan kesehatan Aceh (JKA) sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat di alokasikan melalui dana otsus. Penerapan program seperti JKA dapat menjadi cara bagi aktor lokal untuk menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Harapan kami kepada Partai politik lokal di Aceh agar bisa menjaga stabilitas politik yang baik dan mempertahankan aspirasi masyarakat, sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan lokal, dapat mendorong pembangunan yang merata di Aceh," pungkas Fajran. [ia]