kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Pelayanan Publik Kurang Maksimal, PDA Pidie Dorong Pemkab Pidie Terapkan SPM

Pelayanan Publik Kurang Maksimal, PDA Pidie Dorong Pemkab Pidie Terapkan SPM

Senin, 24 Juni 2019 16:38 WIB

Font: Ukuran: - +

Ketua Partai PDA Pidie, Tgk Maimun Wahed, ST


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Partai Daerah Aceh (PDA) Kabupaten Pidie Tgk Maimun Wahed, ST menilai program pembangunan dan pelayanan publik di bawah pemerintahan Roni Ahmad alias Abusyik berjalan cukup baik, walau ada beberapa hal yang harus dibenahi, terutama pelayanan BPJS pada sektor pelayanan kesehatan.

Hal tersebut di ungkapkan Tgk Maimun Wahed, ST saat dihubungi Dialeksis.com, Senin, (24/6/2019). 

"Mungkin yang harus diperbaiki pada sektor pelayanan BPJS. Masyarakat butuh sistim yang tidak ribet dan memudahkan mereka dalam pengurusan BPJS," ujar Tgk Maimun.

Selain itu, ia juga menyinggung tentang pentingnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam birokrasi Pemerintahan Pidie. Menurutnya, SPM penting sebagai alat ukur suatu pelayanan.

"Apa semua layanan publik sudah ada SPM? Kalau belum ada, ya dibuat. Kalau sudah ada, apa sudah pernah di sosialisasikan ke penerima manfaat? Ini harus menjadi evaluasi bersama," tegasnya.

Terkait dengan persoalan yang sedang viral saat ini, kasus salah stempel pada LKPJ Kabupaten Pidie tahun 2018, di akui oleh nya itu merupakan sebuah kesalahan. Hal tersebut merupakan entry poin bagi Pemkab Pidie untuk memperbaiki manajemen birokrasi pemerintahan.

"Yang salah tetap kita bilang salah, harus ada tindak lanjut terhadap kejadian itu. Namun, ke depan hal tersebut menjadi entry poin dan pintu masuk bagi Pemkab Pidie untuk memperbaiki manajemen birokrasinya," kata Tgk Wahed.


.

Keyword:


Editor :
Im Dalisah

riset-JSI
Komentar Anda