[Foto: For Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat serta pemerintah saat ini. Hal itu disebabkan karena pangan menjadi salah satu faktor paling penting dalam moda perekonomian karena merupakan suatu kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi.

Gempuran kenaikan harga bahan makanan yang semakin meroket akhir-akhir ini, berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan pangan. Salah satunya sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dengan membentuk Satgas Pangan dan mengaktifkannya kembali.

Hal itu bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terutama pangan agar tidak terus melambung tinggi. 

Anggota Tim Penyusunan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) program Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS) Kementerian Pertahanan RI untuk Provinsi Aceh Yusri Kasim menyatakan, pada dasarnya kenaikan harga kebutuhan pokok ini merupakan imbas dari beberapa hal yang sedang terjadi.

Menurutnya, peristiwa pandemi yang ada di seluruh dunia berdampak pada segala aspek, termasuk di bidang pangan. Selain itu, akibat konflik global yang tengah berlangsung di negara Ukraina-Rusia. Sehingga menimbulkan dampak terhadap pola penawaran sekaligus permintaan logistik, terutama permintaan bahan pangan.

Mengutip pernyataan Mendagri tentang stabilitas harga, Yusri mengatakan, stabilitas harga akan terjadi jika pengaktifan tugas Satgas Pangan kembali ini memang memiliki peranan yang cukup signifikan.

“Satgas Pangan sendiri merupakan sebuah organisasi yang telah ada pada setiap daerah, yang diketuai oleh seorang sekretaris daerah setiap wilayah,” ujar Yusri melalui keterangan tertulis kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Senin (20/6/2022).

Yusri menambahkan, Satgas pangan memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengecekan terhadap harga komoditas bahan makan pokok di setiap wilayahnya.

“Kenaikan bahan pangan yang terus menerus terjadi, tentu akan mengurangi kesejahteraan masyarakat, karena merupakan kebutuhan paling mendasar yang wajib terpenuhi,” ucapnya.

Yusri menegaskan, Mendagri telah menekankan supaya Satgas Pangan segera diaktifkan untuk mengatasi segala permasalahan mengenai ketahanan pangan ini.

Amanat itu disampaikan Mendagri saat memberikan arahan sekaligus sebagai amanat pembuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Bogor, Pada Sabtu, 18 Juni 2022 kemarin.

Diharapkan pula Satgas Pangan mampu menjalankan peranannya demi membantu mencari sebab-akibat mengenai kenaikan harga yang tengah berlangsung di sektor pangan di wilayah masing-masing.

Kausalitas Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Anggota Satgas Pangan itu menyatakan, setiap negara tentu akan melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan mencukupi kebutuhan pokok dan ketahanan pangan agar supply-nya tidak terkendala. 

Kemudian, lanjut dia, adanya Satgas Pangan itu juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memicu kenaikan harga.

Menurut Yusri, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab mengapa harga pangan saat ini melambung tinggi. Kedua faktor tersebut adalah adanya suplai makanan yang kurang, dan macetnya proses distribusi. 

“Jika salah satu faktor tersebut telah ditemukan, Satgas Pangan dapat mencarikan solusi, yakni mencarikan penyuplai baru dengan melakukan kerjasama bersama daerah lainnya,” ungkap Yusri.

Solusi Ketahanan Pangan

Sesuai data yang telah sampai kepada Mendagri, terdapat beberapa daerah yang mengalami kekurangan bahan pangan. 

Karenanya, untuk memenuhi kekurangan bahan pangan di daerah tersebut, mereka mengambil daerah lainnya dengan potensi melimpahnya produksi bahan pokok. 

Sehingga Satgas Pangan dapat menangkap peluang tersebut untuk melakukan kerjasama demi meratakan ketersediaan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yusri Kasim mengatakan, salah satu kebutuhan pokok yang harganya sedang meroket saat ini adalah minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng ini memberikan dampak cukup signifikan terhadap moda perekonomian masyarakat.

“Karena bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kuliner, kenaikan harga tersebut tidak sedikit mengakibatkan para pedagang kecil yang gulung tikar dan kehilangan mata pencahariannya,” tutur Yusri.

Di sisi lain, dengan dibentuknya Satgas Pangan ini, Yusri juga berharap supaya mampu mengatasi kelangkaan serta untuk menstabilkan harga minyak goreng agar dapat meringankan masyarakat.

Meskipun begitu, kata dia, pemerintah juga ikut andil serta dengan memberi kebijakan tersendiri untuk mengatasi beberapa persoalan tersebut. Pemerintah Daerah juga harus mengambil peranan dan bergerak bahu-membahu mengecek harga minyak goreng yang beredar di pasaran.

“Kerjasama antara dua elemen pemerintah ini juga tidak lepas dari dukungan masyarakat. Sehingga akan terciptanya ketahanan pangan yang baik, terpenuhi untuk mewujudkan kondisi masyarakat sejahtera. Persoalan kelangkaan bahan pokok akan segera kita selesaikan. Selain itu bahan pangan akan terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Jika sudah begitu, harga akan kembali stabil,” pungkasnya. (Akhyar)