kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Pemerintah Daerah Dinilai Kekanak-kanakan, Saling Menyalahkan Soal Kemiskinan di Aceh

Pemerintah Daerah Dinilai Kekanak-kanakan, Saling Menyalahkan Soal Kemiskinan di Aceh

Jum`at, 20 Januari 2023 16:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Akhyar

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Wais Alqarni. [Foto: Ist]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), Wais Alqarni menyatakan, kondisi saling menyalahkan antar pemerintah daerah terhadap angka kemiskinan yang terus bertambah di Aceh merupakan sikap kekanak-kanakan. 

Menurutnya, mental kekanak-kanakan tersebut merupakan watak yang lumrah terjadi di pemerintahan, khususnya di Aceh, dimana pemerintah daerah sulit mengakui kegagalan atau kesalahan dari sebuah program yang dicanangkan.

“Kalau kita tanyakan ke pemerintah, hal-hal yang sifatnya negatif atau hal-hal yang gagal pasti tidak mau ngaku. Tapi kalau programnya menarik dan berhasil sukses, itu semua saling klaim. Meskipun tidak melakukan tapi ikut mengklaim juga,” ujar Wais Alqarni sambil terkekeh kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (20/1/2023).

Komitmen Jadi Hambatan Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Menurut Wais, persoalan pengentasan kemiskinan di Aceh bukan karena anggaran, tetapi pada tata kelola manajemen yang perlu dievaluasi, diuraikan satu per satu agar telihat apa yang menjadi punca kemiskinan.

“Kalau saya rasa masalahnya bukan di anggaran, tetapi di komitmen pemerintah, komitmen daripada masyarakatnya, komitmen di perguruan tinggi maupun pihak swasta,” tegasnya.

Wais menegaskan, setiap tahun Provinsi Aceh memperoleh anggaran yang sangat luar biasa diiperoleh dari nasional, apalagi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menurutn dia nilainya sangat berlebih untuk rakyat Aceh dengan populasi 5 ribu juta jiwa.

Hanya saja, kata dia, perlu evaluasi untuk pengelolaan anggaran yang begitu melimpah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah diajak bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun dengan pihak swasta untuk menguraikan persoalan kemiskinan di Aceh.

“Memang kebijakan berada pada pemerintah sebagai leading sector, tetapi jangan lupakan pihak-pihak lain yang dapat membantu menguraikan kemiskinan. Libatkan perguruan tinggi, libatkan swasta, libatkan masyarakat untuk saling bekerjasama mengentaskan kemiskinan di Aceh,” pungkasnya.(Akh)

Keyword:


Editor :
Akhyar

riset-JSI
Komentar Anda