DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) untuk periode 2026 - 2031 bukan sekadar rutinitas akademik lima tahunan. Bagi Yusri Kasim, salah seorang alumni USK, momentum ini menjadi penentu arah masa depan universitas yang memiliki pengaruh besar bagi pendidikan tinggi di Aceh. Karena itu, ia menilai sudah saatnya proses pemilihan rektor di kampus berjuluk Jantong Hatee Rakyat Aceh ini menghadirkan format yang lebih terbuka dan progresif.
“USK kini berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN - BH). Status ini semestinya menjadi alasan kuat bagi panitia seleksi untuk menghadirkan proses yang berbeda, lebih transparan, dan partisipatif,” ujar Yusri.
Ia menilai penting bagi seluruh pemilik hak suara baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun alumni”untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang visi, misi, serta program kerja setiap calon rektor.
“Kita tidak boleh hanya memilih berdasarkan reputasi atau popularitas semata. Pemilih harus memahami betul arah pikir dan gagasan dari masing-masing kandidat,” katanya.
Salah satu cara paling efektif untuk menghadirkan keterbukaan itu, menurut Yusri, adalah dengan mengadakan debat calon rektor. Debat ini bukan sekadar panggung gagasan, tetapi juga instrumen penting untuk menguji kapasitas dan integritas calon pemimpin universitas.
“Lewat debat, para kandidat dipaksa memaparkan ide-ide mereka secara langsung, menjawab pertanyaan kritis, dan berinteraksi terbuka soal tantangan yang dihadapi USK. Dari situ, civitas akademika bisa menilai kemampuan berpikir kritis dan problem solving mereka,” ujar Yusri menegaskan.
Debat calon rektor, lanjutnya, juga berfungsi memperkuat budaya demokrasi kampus. Ia menilai, keterlibatan aktif seluruh elemen universitas dalam proses pemilihan merupakan bagian penting dari pembelajaran politik dan kepemimpinan yang sehat.
“Ketika mahasiswa, dosen, dan alumni bisa menyaksikan langsung bagaimana para calon berdebat secara elegan dan substantif, itu menjadi pendidikan demokrasi yang sangat berharga,” ujarnya.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, publik kampus tidak lagi cukup diberi program tertulis yang disampaikan dalam forum tertutup.
“Kepemimpinan di universitas besar seperti USK menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Debat terbuka akan memperlihatkan siapa yang benar-benar punya visi kuat dan siapa yang hanya berbicara normatif,” kata Yusri.
Ia menegaskan, debat calon rektor bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan mendesak. Melalui debat, USK dapat memastikan bahwa pemimpin terpilih bukan hanya figur administratif, melainkan sosok dengan integritas, visi strategis, dan kemampuan nyata untuk membawa universitas menuju level yang lebih tinggi.
“Sudah waktunya USK memberi contoh proses demokrasi akademik yang sehat, terbuka, dan berkelas,” tutup Yusri.
Sebelumnya
