Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengajak warga untuk turut serta dalam pengawasan tahapan pemilihan umum, khususnya dalam mengawasi dugaan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan datang.

Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, politik uang merupakan masalah yang sangat meresahkan dalam politik di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Praktik politik uang tersebut telah menghambat proses demokrasi dan merusak integritas pemilihan umum.

"Kita tidak bisa lagi membiarkan praktik politik uang terus berlangsung. Kita harus bersama-sama memerangi praktik tersebut dan memastikan bahwa pemilihan umum yang akan datang akan berjalan secara adil dan demokratis," ujar Fahrul kepada DIALEKSIS.COM, Rabu (8/3/2023).

Untuk itu Fahrul mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Panwaslih, partai politik, calon, dan warga harus bersatu untuk turut serta dalam pengawasan tahapan pemilihan umum. Dalam hal ini, warga diminta untuk memperhatikan setiap tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran, termasuk praktik politik uang.

Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye.

"Apabila politik uang ini dibiarkan, maka nanti suatu saat akan menjadi peradaban, ini sangat tidak kita inginkan," kata Fahrul.

Dalam upaya mencegah dan menindak pelanggaran politik uang, Panwaslih Aceh mengajak bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk saling mendukung dalam menjaga integritas pemilihan umum.

"Kita harus bersama-sama memastikan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu yang bersih dan bebas dari praktik politik uang. Mari kita bersatu untuk memerangi politik uang dan membangun demokrasi yang sehat di Aceh," kata Fahrul.