Foto: Pemko Banda Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penanganan kawasan kumuh di Kota Banda Aceh ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Target tersebut terbilang realistis mengingat 464,19 hektar kawasan kumuh telah selesai ditangani dan hanya tersisa seluas 21,06 hektar saja.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Bahagia saat membuka secara resmi Lokakarya dan Bazar Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digelar di Aula Hotel Sulthan, Peunayong, Rabu (23/10/2019).

"Alhamdulillah, penataan kawasan kumuh telah mengubah wajah Kota Banda Aceh menjadi lebih bersih, indah, dan asri, seperti penataan pinggiran Krueng Daroy di area belakang Gunongan dan Gampong Seutui yang sebelumnya terlihat kumuh," ungkapnya. 

Proyek tersebut, ungkapnya lagi, sesuai dengan program 100.0.100 yang dicanangkan pemerintah pusat yakni pemenuhan layanan air minum layak 100 persen, layanan sanitasi yang layak 100 persen, dan berkurangnya kawasan permukiman kumuh hingga 0 persen di seluruh Indonesia. 

Khusus untuk Banda Aceh, jelas Sekda, telah banyak bantuan program nasional yang menjadi pilot project, salah satunya yang sedang dilaksanakan adalah penanganan kawasan kumuh, "yang sudah selesai ditangani seluas 464,19 hektar dan sisanya seluas 21,06 hektar Insyaallah akan selesai ditangani di akhir tahun ini," katanya.

Melalui pelaksanaan kegiatan lokakarya tersebut, Sekda berharap para peserta dapat memahami kebijakan, program, serta kebijakan daerah dalam penanganan dan pencegahan kawasan kumuh.

"Diharapkan juga para peserta mampu menyusun strategi pelaksanaan kegiatan skala lingkungan (gampong), skala kawasan (kota), dan membangun kolaborasi untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan," katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya kolaborasi antar dinas, antar lembaga, dan antar kepentingan dapat mewujudkan infrastruktur bidang pengembangangan kawasan permukiman (gampong) guna mewujudkan kawasan perkotaan yang efisien, efektif, produktif.

"Dan saya sangat berharap data dari Kotaku, P3MD, maupun sumber lainnya dapat menjadi acuan bersama untuk berkolaborasi dalam perencanaan dan penganggaran guna mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan," demikian Sekda Bahagia.

Ketua panitia pelaksana Ika Astuti mengatakan tujuan lokakarya tersebut untuk me-review program dan kegiatan 2018-2019. "Kami juga ingin menggugah para pihak terutama dunia usaha untuk berperan aktif dalam menyusun strategi penanganan kawasan kumuh sesuai target 100.0.100."

"Adapun para peserta yang mengikuti lokakarya ini sebanyak 70 orang yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, legislatif, BUMN, dunia usaha, dan akademisi. Sementara untuk narasumber kita undang dari unsur Bappeda dan Satker PKP Aceh," katanya pada acara yang turut dihadiri oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Wakil Dekan III FT Unsyiah Lulusi, dan sejumlah pejabat lainnya. (Jun)