DIALEKSIS.COM | Aceh - Dr. Muhammad Ridwansyah akademisi Universitas Sains Cut Nyak Dhien menanggapi pernyataan Koordinator Gerak Aceh, Askhalani, yang meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Ketua DPRA Zulfadhli agar segera mencopot M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Menurutnya melalui keterangan tertulis diterima redaksi Dialeksis (20/12/2025), pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar, bersifat serampangan, dan sarat dengan kepentingan politis tertentu.
Ridwansyah menilai Gerak Aceh seharusnya tetap konsisten pada agenda pengawasan tata kelola pemerintahan yang bersih serta mendorong agar bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat kondisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari 20 hari dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Pengamat kebijakan dan hukum ini juga menyoroti keanehan dalam pendapat Askhalani yang menuduh lambannya penyaluran anggaran belanja tidak terduga, lemahnya koordinasi lintas SKPA, serta menilai Sekda Aceh tidak memiliki pengetahuan kebencanaan.
Menurut Ridwansyah, tuduhan tersebut tidak masuk akal, tidak logis, bahkan terkesan konyol, karena Pemerintah Aceh hampir setiap malam melakukan koordinasi dengan SKPA terkait. Selain itu, dalam tiga hari terakhir, Pemerintah Aceh juga tengah menyiapkan skema pengalihan anggaran untuk mendukung penanganan bencana.
“Tidak ada dasar yang jelas dari mana Gerak Aceh menghitung atau merumuskan kesimpulan bahwa Sekda Aceh, M. Nasir, tidak memiliki pengetahuan tentang kebencanaan,” tegasnya.
Terkait saran agar Sekda Aceh lebih cepat menetapkan anggaran kebencanaan untuk proses tanggap darurat, Ridwansyah menegaskan bahwa langkah tersebut pada prinsipnya telah dilakukan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa ruang fiskal Pemerintah Aceh saat ini sangat terbatas. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil lebih difokuskan pada percepatan penyaluran logistik dan upaya menghubungkan wilayah-wilayah yang masih terisolasi, bukan sekadar “membuka kawasan” sebagaimana istilah yang digunakan Gerak Aceh, yang menurutnya keliru secara konseptual.
Ia menegaskan bahwa kemampuan Pemerintah Aceh dalam menangani bencana terus dikolaborasikan dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Dalam konteks ini, Ridwansyah berharap Gerak Aceh juga dapat mendukung upaya-upaya tersebut secara konstruktif.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan para penyintas banjir segera ditangani dengan baik oleh seluruh pihak, baik pemerintah, elemen masyarakat sosial, maupun para relawan yang sedang bekerja langsung di lokasi terdampak.
Ridwansyah juga menanggapi uraian Askhalani yang menyebut Gubernur Aceh pontang-panting dan bergerak cepat di lapangan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut harus dipahami sebagai bagian dari program kerja dan tanggung jawab Mualem selaku pemimpin daerah. Hal yang sama juga berlaku bagi Sekda Aceh.
Terakhir, Ridwansyah mencontohkan kunjungan M. Nasir pada 12 Desember 2025 ke Aceh Utara untuk meninjau langsung penanganan darurat bencana dan kerusakan jalan, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh terus melakukan upaya penyelamatan warga, pemulihan akses vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Sebelumnya
