DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah sedang mencari solusi bersama dengan pemerintah daerah dan badan PBB perlindungan pengungsi UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia yang kembali bertambah. 

Lebih dari 100 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Provinsi Aceh, tepatnya di pantai Le Meulee, Sabang, pada Sabtu (2/12/2023) dan dilaporkan menghadapi penolakan lagi dari warga setempat. 

"Yang Rohingya ini kan saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini. Dan kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB, ini harus dilakukan pembahasan bersama. Ini soal kemanusiaan," ujar Wapres dalam keterangan persnya usai peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-Gov) ke-3 2023 di Depok, Selasa (5/12/2023).

Kiai Ma'ruf menyebut masalah pengungsi Rohingya ini adalah terkait kemanusiaan. Karena itu, dalam penanganannya Pemerintah berhati-hati. 

Sebab, Pemerintah dalam hal ini tidak mungkin menolak tetapi juga terus mengantisipasi gelombang pengungsi Rohingya ini terus masuk ke Indonesia. Salah satunya menyediakan tempat khusus agar jangan sampai membuat resah masyarakat sehingga menimbulkan penolakan dari warga setempat.

"Bagaimana supaya juga mengantisipasi terus nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini, itu menjadi beban. Oleh karena itu (perlu) ada solusi-solusi yang pas dan masyarakat kita juga dan penempatannya di mana," ujarnya.

Dia menyebut kemungkinan pulau tertentu yang akan menjadi tempat khusus bagi warga Ronghingya. "Dulu juga pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu, saya kira pemerintah akan mengambil langkah-langkah," ujarnya.

Lebih dari 100 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Provinsi Aceh, tepatnya di pantai Le Meulee, Sabang, pada Sabtu (2/12/2023). Kehadiran mereka dilaporkan menghadapi penolakan lagi dari warga setempat.

“Mereka (para pengungsi Rohingya) kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan kondisinya lemah,” kata Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan Aceh, dikutip laman Aljazirah. 

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku telah meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menangani para pengungsi Rohingya bersama-sama pemerintah daerah dan UNHCR.

"Ya, saya telah memerintahkan Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Senin (4/12/2023).