[IST]

DIALEKSIS.COM | Abdya - Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Hendra Fadli SH mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, TA Khalid yang telah memperjuangkan penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk proposisi Aceh.

"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bang Khalid yang beberapa waktu lalu telah berhasil memperjuangkan penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk," kata Hendra Fadli melalui keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Senin (22/3/2021).

Wakil Ketua II DPRK Abdya itu juga menyampaikan beberapa kendala berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Barat Daya.

"Berdasarkan sidak yang kami lakukan, ternyata masih banyak petani kami yang belum terdata dalam Elektronik Rencana Defenitif Kelompok Kerja (E-RDKK) sehingga banyak petani kita yang gagal mendapatkan pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi," ujar Hendra Fadli.

"Oleh karena itu dalam kesempatan diskusi dengan beliau, saya juga memohon kepada bang Khalid agar dapat kiranya memperjuangkan kepada Kementrian Pertanian RI untuk membuka kembali jadwal input data dalam sistem E-RDKK tersebut, sehingga Pemerintah Daerah melalui dinas atau petugas terkait dapat menginput kembali data-data yang telah diperbaharui dalam sistem E-RDKK," tambahnya.

Hendra juga sepakat dengan gagasan TA Khalid sebagaimana yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu dalam rapat kerja dengan Kementrian Pertanian. Dan dalam kesempatan diskusi ini kembali dijelaskan kepada agar penyaluran pupuk bersubsidi sebaiknya dialihkan kepada BUMG/BUMDES.

"Dengan demikian menurut Bang Khalid, BUMG memiliki kewajiban untuk mendata secara akurat kebutuhan pupuk, jumlah petani, dan jumlah lahan pertanian milik warga di Desa masing-masing yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan pupuk bersubdisi," ujar Hendra.

Senada dengan pemikiran TA Khalid, Wakil Ketua II DPRK Abdya itu juga melihat salah satu titik lemah distribusi pupuk bersubsidi ini ketika beban pendataan diberikan Pemerintah kepada penyuluh pertanian.

"Gajinya kecil, sementara covering area kerjanya cukup luas mencakup beberapa desa. Belum lagi ketika penyuluh berhadapan dengan warga yang enggan menyerahkan data/KTP kepada petugas ketika pendataan berlangsung. Alhasil produk kerjanya seperti yang kita lihat sekarang, banyak pertani kita tak terinput dalam E-RDKK," ujar Hendra.

"Penyaluran pupuk bersubsi merupakan program Pemerintah pusat berskala nasional. Untuk itu pemangku kebijakan hendaknya mengurai titik lemah implementasi program tersebut dari pusat, Propinsi, kabupaten, hingga Desa. Beruntung kita memilii wakil rakyat di DPR RI yang sangat peduli dengan problematika penyaluran pupuk bersubsidi ini. Oleh karena itu mari kita berkolaborasi guna menyelesaikan setiap persoalan pada tiap-tiap tingkatan sesuai kewenangan dan tugas masing-masing," pungkasnya.