(Foto: InfoPublik)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, menggelar pertemuan guna membahas solusi penanganan konflik manusia dengan satwa liar yang terus meningkat. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat DPRK Pidie, Rabu (1/3/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Pidie menekankan pentingnya penanganan konflik manusia dengan satwa liar agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan satwa liar dan menghindari tindakan yang merugikan hewan tersebut.

Selain itu, Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail juga menambahkan pentingnya melakukan pengawasan terhadap wilayah yang sering dilalui oleh satwa liar seperti jalan raya dan pemukiman warga. 

Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut, dapat meminimalisir terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar. Pj Bupati Pidie dan DPRK Pidie berharap solusi yang dihasilkan dari pertemuan ini dapat segera dilaksanakan dan berdampak positif bagi masyarakat Pidie.

Selain itu kata Mahfuddin Ismail, hasil pertemuan itu juga melahirkan lima rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh, dari rekomendasi ini diharapkan menjadi solusi agar konflik satwa ini bisa teratasi dengan baik.

“Jadi ada lima rekomendasi yang mendesak, sehingga konflik antara manusia dengan gajah (satwa) liar bisa dihindari, dan masyarakatpun bisa aman dan nyaman dalam beraktifitas,” kata Ketua DPRK Pidie.

Adapun lima rekomendasi itu diantara; pertama, mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pidie untuk membentuk Tim Terpadu/Satgas penanggulangan konflik antara manusia dengan Satwa Liar.

Kedua, mendesak Pemerintah atau Tim Terpadu untuk melakukan penggiringan gajah ke habitatnya, pemasangan pagar kejut dan membuat kawasan perlindungan satwa liar (sanctuary).

Ketiga, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanggulangan konflik satwa liar dan memberikan kompensasi/pemulihan kepada masyarakat yang terdampak.

Keempat, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang strategi dan rencana aksi pengelolaan satwa liar.

Kemudian kelima, mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melakukan koordinasi secara kontinyu dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Hadir  dalam pertemuan ini, unsur Forkopimda Pidie, para Ketua Fraksi dan Komisi II DPRK Pidie, yang mewakili Kepala BKSDA Aceh, yang mewakili Kepala DLHK Aceh, Pimpinan CRU Aceh, Program Manager Flora & Fauna IP SITE Aceh.

Kemudian, Kadis Pertanian dan Pangan Pidie, Kabag Prokopim Setdakab Pidie, unsur Forkopincam daerah lintasan gajah liar dalam Kabupaten Pidie, Imum Mukim se-Tangse, para Keuchik Kemukiman Beungga, Ketua PWI Pidie, serta pemerhati lingkungan di Pidie.