Akademisi, Dr Damanhur Abbas, Lc. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dana Otsus Aceh yang kini masih penerimaannya di angka 2 persen menjadi satu dilema, karena penerimaan angka 2 persen ini akan berakhir di tahun 2023, maka seterusnya sampai tahun 2027 Aceh akan menerima di angka 1 persen.

Ditambah lagi, dimasa 2023 ini Aceh akan dipimpin oleh PJ Gubernur nantinya, maka akan menjadi suatu dilema jika di masa PJ Gubernur tidak ada kebijakan yang dapat mengarahkan Otsus untuk memberantas kemiskinan di Aceh. 

Akademisi, Dr Damanhur Abbas, Lc mengatakan, secara ekonomi semakin kecil nilai otsus maka semakin kecil pula peluang untuk mensejahterakan masyarakat, maka langkah langkah yang harus dilakukan adalah untuk dapat melobi kembali agar dana khusus Aceh kembali seperti semula.

“Walaupun seandainya tidak bisa kembali seperti sediakala maka pihak pemerintah harus bekerja keras untuk menyusun instrumen ekonomi agar dapat mensejahterakan masyarakat tanpa dana otsus,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Rabu (23/2/2022).

Selanjutnya saat ditanyai mengenai PJ Gubernur Aceh terkait dalam dengan pengelolaan dana Otsus, menurutnya, siapa pun yang menjadi PJ Gubernur harus mempunyai sebuah Pemahaman yang komplit tentang Otsus dan bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan Aceh.

“Jadi harus disusun kembali aspek-aspek apa saja yang lebih utama atau kita kenal dengan skala prioritas dalam penyusunan pembangunan di Aceh. Sudah saatnya Aceh mempunyai proyek fundamental yang dapat menghasilkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat dari dana Otsus,” sebutnya.

Selanjutnya, Dr Damanhur mengatakan, kalau seandainya kita mempunyai mimpi yang sama tentu harus mengejar mimpi tersebut bersama-sama hari ini.

“Setiap pejabat itu mempunyai mimpi sendiri walaupun mereka tidur satu bantal. Ini merupakan permasalahan pemikiran dan karakteristik masyarakat, dalam hal ini, seharusnya, siapapun yang menjadi pimpinan Aceh, target utamanya adalah mensejahterakan masyarakat dengan instrumen-instrumen yang telah disusun, sehingga dapat dicapai sesuai dengan indikator masing-masing, bukan berganti pimpinan berganti kebijakan dan berganti semuanya,” jelasnya.

Kemudian, dirinya menyampaikan, kalau kita menggunakan istilah ‘cukup mungkin kita tidak akan pernah cukup berlebih karakter manusia pada saat mempunyai satu gunung emas, maka dia akan tetap meminta gunung yang kedua ketiga dan keempat’.

“Namun, belajarlah dari para pimpinan orang-orang tua Aceh terdahulu di mana mereka tidak mempunyai dana otsus, tapi mereka bisa membangun Aceh ini sehingga kita dapat menikmatinya hari ini ini merupakan salah satu prinsip yang ditunjukkan oleh para pemimpin terdahulu mereka tidak Tama mereka lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Terkait dana Otsus Aceh yang penerimaannya masih di angka 2 persen, menurutnya, angka 2 persen itu sangat banyak, namun, jika PJ Gubernur hanya sekedar melakukan pencitraan saja dan tidak bekerja sama sekali.

“Namun, bagi PJ Gubernur yang benar-benar bekerja, maka angka 2 persen itu sangatlah rendah terutama untuk pembangunan keseluruhan Aceh,” tukasnya.

“Tanggung jawab besar bagi PJ Gubernur itu adalah menghasilkan gubernur yang benar-benar dapat membangun Aceh bukan membangun untuk kepentingan pribadi atau ahli family,” tambahnya.

“Disini juga penting sekali, upaya yang menyadarkan masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang mau memikirkan tentang rakyatnya bukan hanya pada saat kampanye saja, akan tetapi konsisten terhadap kepentingan rakyat hingga turun dari jabatannya,” tambahnya lagi.

Kemudian, Dirinya mengatakan, apakah waktu yang dimiliki oleh pj itu cukup untuk membenahi semua ini? jawabannya iya!

“Belajarlah dari Khalifah Umar BIN Abdul Aziz di mana hanya memiliki waktu satu tahun delapan bulan namun bisa mensejahterakan seluruh umat Islam bahkan seekor Serigala bisa makan berdampingan dengan seekor domba begitulah tingkat Trust yang dibangun oleh Sang Khalifah,” ungkapnya.

Menurutnya lagi, hari ini banyak pemimpin seakan-akan mereka tidak akan pernah dihisab oleh Allah di hari akhirat.

“Sehingga semuanya mencalonkan diri sebagai PJ seakan-akan tidak ada tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhirat padahal dengan jabatan yang ada pun selama ini tidak menunjukkan kinerja yang baik,” pungkasnya. [ftr]