kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Prodi Ilmu Komunikasi Gelar Diskusi Webinar Series Keempat

Prodi Ilmu Komunikasi Gelar Diskusi Webinar Series Keempat

Kamis, 01 Oktober 2020 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Indri

[Foto: Istimewa]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala kembali menggelar acara web binar series keempat dengan tema “Komunikasi Kebijakan Dan Iklim Komunikasi Di Masa Pandemi Covid-19”. Tema ini dipilih dikarenakan kesadaran komunikasi kebijakan sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selanjutnya, webinar ini diikuti oleh 72 peserta yang terdiri dari para mahasiswa, akademisi serta dosen berbagai universitas yang ada di Indonesia, seorang moderator dan 3 narasumber dengan sub tema yang berbeda.

Sebelum acara inti berlangsung, Ketua Pelaksana yakni  Deni Yanuar, M.I.Ikom memberikan kata sambutan. Selepas itu acara diskusi berlangsung menghadirkan narasumber pertama DR.H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S. Dirinya membahas tema Komunikasi Kebijakan Publik Masa Pandemi Covid. 

Dirinya mengatakan ebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingan umum atau menggunakan dana publik. Terdapat dua bentuk kebijakan yaitu peraturan undang-undang dan keputusan pejabat tata usaha negara. 

"Apabila suatu kebijakan sudah dicantumkan dalam lembaran negara atau daerah berarti dianggap sudah diumumkan kepada publik, seperti kebijakan tentang kewajiban memakai masker dan sosial distancing, namun dalam prakteknya masyarakat banyak yang belum tahu dengan peraturan kebijakan tersebut, ujar Taqwaddin selaku Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Aceh dan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah. 

Taqwaddin melanjutkan paparannya, ia menjelaskan  kebijakan yang tidak dikomunikasikan menimbulkan permasalahan hukum, social, politik dan ekonomi, contohnya saat ini terjadi kegaduhan antara PLT Gubernur Aceh dan DPRA yang disebabkan lemahnya komunikasi dan koordinasi anatara mereka yang berakibat pada penggunaan Hak Interpletasi dan upaya pemakzulan PLT Gubernur.


[Foto: Istimewa]

Sementara itu Wais Alqarni, S.IP., M.A. selaku Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah, membawakan tema materi mengenai “Komunikasi Kebijakan dan Iklim Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19”. Wais menjelaskan kepada peserta diskusi, data dari Tim Satgas Penanganan Covid bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Dalam penjelasannya, Indonesia sendiri kurang siap siaga terhadap covid, karena berpendapat bahwa jarak dari China Wuhan ke Indonesia sangat jauh sehingga sangat tidak memungkinkan jika virus tersebut masuk ke Indonesia.

"Bahkan Indonesia saat itu mau menggencarkan pariwisata nya saat negara-negara lain sudah mengambil kebijakan lockdown, selain itu masyarakat sendiri juga kurang patuh terhadap kebijakan covid yang akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian, bulan April pemerintah membuat kebijakan tentang PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar), larangan mudik, pengendalian transportasi, pembatasan bepergian keluar daerah, new normal, jaga jarak, menggunakan masker dan saat ini adanya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan," ujar dosen muda ini. 

Wais melanjutkan, suatu kebijakan yang sudah direncanakan dengan baik mungkin akan terjadi kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan, artinya kebijakan bukan hanya direncanakan dengan baik namun juga harus diimplementasikan dengan sangat baik oleh pelaksana kebijakan, ungkapnya. 

Dalam kesempatan yang sama  Zakirah Azman, B.HSc., M.HSc. selaku Dosen di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unsyiah juga memberikan pandangan mengenai “Adaptasi Komunikasi Organisasi di Era New Normal”. Ia mengatakan Covid -19 memberi dampak besar bagi setiap aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, ekonomi dan sosial yang semakin tidak stabil dan menciptakan perubahan salam beribadah, berinteraksi, bekerja dan lainnya. 

"New normal atau kebiasaan baru membuat kehidupan masyarakat saat ini melakukan segala hal dari rumah, seperti bekerja, dan sekolah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa komunikasi organisasi sangat penting dalam menciptakan dan menukar pesan dalam satu jaringan atau berhubungan untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah. Beliau juga berbagi tips komunikasi organisasi efektif di era new normal anatara lain, sadar kewajiban dan hak masing-masing baik pimpinan maupun anggota atau karyawan, menumbuhkan motivasi kerja, menyampaikan pesan dengan jelas dan spesifik, menggunakan media yang sesuai, respon cepat dan respect terhadap orang lain," jelasnya lebih dalam lagi. 

Mengakhir diskusi para pemateri juga mengatakan bahwa seperangkat pemerintah atau ASN dituntut untuk memiliki integritas dimana melaksanakan apa yang ditelah diucapkan/dijanjikan sebagai komitmen yang dibuatnya, memberi pelayanan terbaik pada masyarakat, serta proses edukasi covid harus selalu digencarkan. 

Keyword:


Editor :
Redaksi

Berita Terkait
    riset-JSI
    Komentar Anda