Produksi Capai 110 Ton per Hari, Pemko Lhokseumawe Gandeng Tim Ahli Susun Skema Penanganan Sampah

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe menggelar ekspose skema penanganan sampah secara komprehensif yang melibatkan sejumlah tenaga ahli lintas bidang. 

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemko dalam mencari solusi jangka panjang atas persoalan sampah yang terus meningkat.

Wali Kota Lhokseumawe, Dr Sayuti Abubakar, mengungkapkan bahwa saat ini produksi sampah di kota tersebut mencapai 100 hingga 110 ton per hari. Menurutnya, angka tersebut merupakan tantangan besar yang membutuhkan penanganan serius dan sistematis.

“Pengelolaan sampah adalah isu krusial yang menyentuh langsung aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan citra kota. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya akan sangat besar,” ujar Sayuti dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

Sayuti menambahkan, Pemko telah menyusun langkah strategis melalui berbagai program unggulan. Salah satunya adalah program “Broeh Jeut Keu Peng” atau “sampah jadi uang” yang mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan partisipasi masyarakat.

Dalam forum tersebut, turut hadir enam tenaga ahli yang memberikan masukan berdasarkan hasil survei dan kajian lapangan. Mereka adalah:

- Indra Mawardi (Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe)

- Vitex Grandis (Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITB)

- Yusra (Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh)

- Titik Nuraini (Sekolah Sampah Nusantara, Jakarta)

- Indra Wijaya (Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe)

- Budi Rahayu (Institut Teknologi Bandung)

Vitex Grandis dari ITB menyampaikan, pihaknya telah melakukan peninjauan ke 15 lokasi pembuangan sampah di Lhokseumawe. Menurutnya, kondisi terburuk justru ditemukan di kawasan pemukiman padat seperti Pusong, Kecamatan Banda Sakti.

“Di Pusong, kami menemukan tumpukan sampah plastik yang sangat banyak, bercampur dengan limbah domestik dari septic tank terbuka. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah panggung yang berada di atas air pesisir. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan urgensi intervensi pemerintah dalam bentuk program pembersihan sedimentasi dan penataan lingkungan secara menyeluruh.

“Tim ahli telah menyampaikan hasil observasi dan rekomendasi. Semoga ini menjadi pijakan ilmiah bagi Pemko dalam menyusun kebijakan dan aksi nyata di lapangan,” pungkas Vitex.