Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsyiah, Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc. [Foto: Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsyiah Prof. Dr. Raja Masbar, M.Scmengungkapkan data kemiskinan yang dirilis BPS Aceh tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dua kabupaten, Bener Meriah dan Pidie Jaya, ditemukan data error sebesar 20 % dari sampel data yang digunakan oleh BPS.

Hal tersebut disampaikan Prof Raja Masbar menanggapi berbedanya angka kemiskinan yang dirilis Pemerintah Aceh dan BPS Aceh tahun 2019.

"Yang jelas datanya berasal dari pemerintahan desa. Dalam pemilihan rumah tangga miskin itulah terjadi error. Erorr nya banyak. Mungkin BPS belum berani dalam mengeliminir yang eror-eror tersebut," kata Prof Raja Masbar saat ditemui di Kaffa Cafe, Banda Aceh, Selasa, (28/1/2020)

Ia pun memberi contoh pada data kemiskinan Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya yang ditelitinya dengan menggunakan data BPS dan Bappeda. 

"Data sudah ada, orang nya sudah ada. Jadi tinggal masalah mereka apa. Ini data P2K (Bappeda), BPS juga. Ini lengkap. Apa problemnya, ada yang sudah tua tidak bisa bekerja, ada yang tidak punya tanah, tidak punya harta dan sebagainya. Dari sekian banyak ini kita seleksi mana yang error, kalau ada yang kaya kita keluarkan dari situ," ujarnya.

Menurut dia, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah harus melibatkan langsung warga miskin yang telah terdata.

"Katakanlah saya ingin membuat UKM, pertanyaannya, apakah itu sudah memperkerjakan orang miskin? Contoh lain, dana desa. Uang banyak di desa. Katakanlah buat infrastruktur, apakah orang miskin itu terlibat dalam program infrastruktur itu?

Bagaimana mengurangi orang miskin, tapi mereka tidak terlibat. Oleh karena itu solusinya adalah directly. Misalnya ada 10 orang yang tidak punya sawah, berarti solusinya program cetak sawah baru bagi mereka. Jadi intervensinya adalah pada basis data, tergantung asesment kebutuhan mereka," urai Guru Besar Fakultas Unsyiah ini.

Ia tidak menampik adanya kejanggalan pada data yang dirilis BPS. Prof Raja Masbar mengaku menemukan 20 % error dari sampel data BPS pada 

Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya.

"Iya ada, seperti yang saya tampilkan tadi. Kalau dilihat dari hasil penelitian saya di Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya, 20 % dari sampel data BPS yang saya gunakan di kedua Kabupaten tersebut error," tegasnya.

Prof Raja Masbar menyebutkan, berdasarkan hasil penelitiannya itu, terdapat dua jenis kejanggalan pada data BPS sehingga data tersebut dapat dikatakan error.

"Yang pertama Eklusion error, dimana yang seharusnya miskin namun tidak tercatat. Yang kedua Inklusion Error, yang tidak termasuk miskin namun tercatat sebagai miskin," terang dia.

Pun demikian, dia tidak mengatakan bahwa kredibilitas BPS diragukan. Menurutnya, BPS hanya perlu untuk memperbaiki data tersebut.

"Tetap pakai itu, tapi datanya diperbaiki. Gak bisa juga kalau disebut kredibilitas BPS diragukan. Tergantung dengan sumber informasi nya siapa," tegasnya. (Im)