Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Abdul Mu'ti, M.E bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin di Kabupaten Pidie dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dan penyerahan bantuan revitalisasi tahun 2026, Senin (22/6/2026).[Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Sigli - Upaya pemulihan sektor pendidikan pascabencana di Aceh terus dilakukan pemerintah melalui program revitalisasi dan relokasi sekolah yang mengalami kerusakan. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru di lokasi yang lebih aman.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan masih ada sejumlah sekolah yang belum dapat direlokasi karena pemerintah daerah belum menyediakan lahan sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Murthalamuddin saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Abdul Mu'ti, M.E., ke Kabupaten Pidie dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dan penyerahan bantuan revitalisasi tahun 2026, Senin (22/6/2026).
Menurut Murthalamuddin, belakangan ini muncul berbagai sorotan di media sosial terkait kondisi sejumlah sekolah yang masih menempati bangunan darurat atau bahkan masih berada di bawah tenda.
Ia menegaskan kondisi tersebut bukan berarti pemerintah tidak melakukan intervensi, melainkan bagian dari langkah darurat agar proses belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan dan revitalisasi berlangsung.
"Kita perlu klarifikasi terhadap banyaknya influencer yang menunjukkan sekolah masih di bawah tenda. Salah satunya karena sekolah tersebut sedang dalam proses revitalisasi sehingga anak-anak kita pindahkan ke tempat lain atau menggunakan bangunan sementara. Jadi bukan berarti pemerintah tidak melakukan intervensi," kata Murthalamuddin.
Ia menjelaskan, untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung, pemerintah telah menyalurkan bantuan ruang kelas darurat bagi sekolah-sekolah yang bangunannya tidak lagi layak digunakan.
Pada tahap awal, sebanyak 83 sekolah menerima bantuan kelas darurat. Selanjutnya, pemerintah kembali menyalurkan bantuan serupa kepada 31 sekolah lainnya yang membutuhkan penanganan segera.
Ribuan Sekolah Terdampak Bencana
Berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan pemerintah, dari total 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh, sebagian besar mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam.
Murthalamuddin mengungkapkan sebanyak 1.287 sekolah atau sekitar 44 persen mengalami rusak ringan, kemudian 1.382 sekolah atau sekitar 47,33 persen mengalami rusak sedang. Sementara sekolah dengan kategori rusak berat mencapai ratusan unit dan membutuhkan penanganan lebih serius, termasuk relokasi.
"Dari hasil verifikasi, ada 63 sekolah yang harus direlokasi karena kondisi bangunannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan di lokasi lama," ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar proses relokasi tersebut sudah berjalan. Namun hingga saat ini masih terdapat kurang dari 20 sekolah yang belum dapat direalisasikan karena terkendala ketersediaan lahan.
Ketersediaan Lahan Jadi Kendala Utama
Murthalamuddin menegaskan bahwa salah satu syarat utama pembangunan sekolah relokasi adalah tersedianya lahan yang sah dan bebas sengketa.
Untuk sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Sementara untuk PAUD, SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Adapun sekolah swasta wajib menyediakan lahan atas nama yayasan masing-masing.
"Kendala utamanya memang lahan. Tanah untuk relokasi tidak dibeli oleh kementerian. Lahan wajib disediakan oleh pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangannya," jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa sekolah di Aceh Tengah yang hingga kini belum dapat direvitalisasi karena belum tersedia lahan baru untuk relokasi. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain yang terdampak bencana berat.
Murthalamuddin menyebut masih terdapat sekitar 11 sekolah yang belum bisa direlokasi karena persoalan lahan belum tuntas.
"Ada sekolah yang memang bangunannya sudah hancur total dan harus dipindahkan. Tetapi lahannya belum tersedia. Ada juga daerah yang kampungnya ikut direlokasi setelah bencana sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan lokasi baru dan proses pembebasan tanah," katanya.
Salah satu contoh yang disebut adalah SMA Negeri 1 Pining yang hingga kini masih membutuhkan lahan baru agar proses relokasi dapat segera dilakukan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Abdul Mu’ti, M.E mengatakan untuk mempercepat pemulihan sarana pendidikan, pemerintah juga menggandeng TNI dalam pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Ia mengatakan sekitar 190 sekolah direvitalisasi melalui skema kerja sama dengan TNI. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak bencana dan memerlukan relokasi.
"Sebagian revitalisasi, terutama sekolah yang direlokasi dan mengalami kerusakan berat, memang dikerjakan melalui kerja sama dengan TNI dan instansi terkait lainnya," ujarnya.
Dalam kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kabupaten Pidie, sebanyak 21 sekolah hasil revitalisasi tahun 2025 diresmikan. Sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari program pemulihan sarana pendidikan yang terdampak banjir.
Selain itu, Kabupaten Pidie juga memperoleh alokasi revitalisasi untuk 93 sekolah pada program berikutnya.
Ia menjelaskan bahwa revitalisasi yang diresmikan kali ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir. Sementara revitalisasi reguler untuk sekolah-sekolah nonbencana masih berada dalam tahap verifikasi dan proses pengusulan kepada pemerintah pusat.
"Untuk tahap pertama ini semuanya sekolah terdampak banjir. Sedangkan revitalisasi reguler untuk sekolah-sekolah nonbencana saat ini masih dalam proses verifikasi," katanya.
Dalam hal ini, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat terus berlanjut sehingga seluruh sekolah yang rusak akibat bencana maupun faktor usia bangunan dapat segera diperbaiki.
Menurutnya, keberhasilan program revitalisasi dan relokasi sekolah tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan.
"Kalau lahannya sudah tersedia, maka proses revitalisasi dan relokasi bisa segera dilakukan. Karena itu dukungan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar anak-anak kita bisa belajar di sekolah yang aman dan layak," pungkasnya.[nh]
Sebelumnya
