DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI bukan sekedar organisasi wadah bagi penggemar komunikasi radio antar penduduk semata. Lebih dari itu, RAPI juga merupakan elemen penting dalam mendukung kerja-kerja pemerintah di bidang sosial.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Saidan Nafi, saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada acara pembukaan Musyawarah Daerah ke-4 RAPI Aceh Tahun 2018, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Sabtu (28/4/2018) pagi.

"Saya percaya, jika manajemen RAPI dikelola dengan baik, organisasi ini akan dapat meringankan tugas-tugas pemerintah, terutama dalam penanganan kondisi darurat. Untuk itu, melalui Musda ini kita berharap langkah-langkah penguatan manajemen itu dapat dilakukan, sehingga RAPI Aceh mampu berbuat yang lebih baik di masyarakat," ujar Saidan Nafi.

Saidan Nafi mengungkapkan pengalaman saat bencana tsunami 13 tahun silam. Menurutnya RAPI telah membuktikan peran penting organisasi tersebut dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk penanganan para korban bencana.

"Ketika semua alat komunikasi tidak mampu berfungsi dengan baik, anggota RAPI tampil di depan menyebarkan berbagai informasi mengenai Aceh kepada pihak luar. Tidak hanya itu, anggota RAPI juga aktif menggalang solidaritas untuk kegiatan cepat dan tanggap agar penanganan korban bencana dapat dilakukan dengan cepat," kata Saidan.

Untuk diketahui, berbagai kegiatan dan kerja-kerja yang telah dilakukan RAPI Aceh telah menguatkan citra organisasi ini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah relawan RAPI Aceh, yang saat ini mencapai 3.000 orang lebih. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di wilayah Sumatera.

"Kita berharap relawan yang besar ini dapat dikelola dengan baik, sehingga RAPI Aceh bisa menjadi komunitas yang kompak dan senantiasa siap bekerja cepat dalam menangani situasi darurat. Pemerintah Aceh sendiri telah menganggap RAPI sebagai lembaga mitra yang perlu didukung keberadaannya. Itu sebabnya dalam pertemuan membahas langkah-langkah penanganan bencana di Aceh, RAPI selalu kita libatkan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang peduli dengan bencana," kata Saidan.

Saidan Nafi mengingatkan ikrar RAPI kepada seluruh anggota yang menuntut agar selalu siap terjun membantu penanganan masalah-masalah sosial. Untuk itu, Saidan mengingatkan, program peningkatan kapasitas untuk para anggota juga harus mendapat perhatian serius.

Dalam kesempatan tersebut, Saidan Nafi juga mengingatkan jajaran pengurus RAPI untuk terus membina dan mendorong seluruh anggotanya agar patuh kepada aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan AD/ART lembaga serta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

"Adapun prinsip yang perlu dipahami dalam penggunaan telekomunikasi itu  adalah tidak saling mengganggu dan harus sesuai peruntukan. Lagipula kita semua tahu, sumber daya untuk frekuensi radio sangat terbatas. Oleh karena itu penggunaannya harus diatur secara internasional," ujar Saidan.

Menurutnya setiap pengguna alat komunikasi radio wajib menjaga pancaran radionya agar tidak mengganggu jaringan lainnya. Terlebih yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti penerbangan, sistem keamanan negara dan sebagainya.

"Hal ini penting ditekankan kepada anggota RAPI, sebab beberapa anggota perkumpulan ini mungkin saja memiliki peralatan komunikasi yang canggih. Ingat, secanggih apapun alat yang dimiliki, pemakaiannya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan pengurus organisasi yang kuat, kompak dan berwibawa dalam memimpin organisasi ini."

Saidan Nafi yakin Musda ke-4 RAPI akan berjalan baik dan menghasilkan pemimpin yang bijaksana. Dengan hadirnya kepemimpinan yang bijaksana, RAPI Aceh akan mampu menjalankan visi misi organisasi ini dengan baik, yaitu menjadi radio antar penduduk yang berkualitas sebagai asset nasional.