Ratusan Mahasiswa Demo di Lhokseumawe, Tuntut Copot Kapolri hingga Tolak Tunjangan DPR

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasee menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRK Lhokseumawe, Senin (1/9/2025). Foto: Gita/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasee menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRK Lhokseumawe, Senin (1/9/2025).

Massa mulai berkumpul di halaman Museum Kota Lhokseumawe sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka membawa poster berisi tuntutan serta menggunakan pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi. Setelah berkonvoi, massa bergerak menuju Gedung DPRK dan melakukan orasi secara bergantian.

Koordinator aksi, M Faidullah Akbar, menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan pajak, hingga desakan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

Selain itu, massa juga menolak wacana penambahan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka turut menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lhokseumawe karena dianggap akan semakin membebani rakyat kecil.

Dalam orasinya, demonstran juga menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dianggap berpotensi mengancam hak-hak sipil masyarakat.

Tuntutan lain yang disuarakan yakni penolakan terhadap penambahan batalyon militer di Aceh, penegasan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, serta kecaman terhadap upaya yang dinilai sebagai “penulisan ulang sejarah Indonesia.”

Di akhir orasi, massa mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Fadli Zon yang mereka anggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Hingga pukul 11.40 WIB, aksi demonstrasi masih berlangsung di depan kantor DPRK Lhokseumawe dengan pengawalan aparat kepolisian.