DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Pelaksana Perjanjian Helsinki, Suhendra Hadikuntono meminta PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menghentikan rencana lelang scrap atau besi tua milik eks PT Asean Aceh Fertilizer (AAF). Kini, PIM memang sudah mengakuisisi AFF.

Suhendra beralasan pemanfaatan scrap itu sebaiknya dikembalikan kepada rakyat Aceh melalui pemerintah daerah setempat yang sudah disetujui oleh Wali Nanggroe. Hal ini juga dibicarakan Suhendra dengan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haythar, beberapa waktu lalu.

"Hentikan lelang scrap. Seyogyanya scrap itu dikembalikan kepada rakyat Aceh melalui pemda setempat setelah disetujui Wali Nanggroe. Ini kok malah mau dilelang. Kesepakatan Helsinki sejak 15 tahun lalu bahwa seluruh sumber daya termasuk BUMN itu jadi aset Aceh," ujar Suhendra dalam keterangannya, Jumat malam (17/4/2020).

Menurut Suhendra, scrap itu bagian sumber daya alam yang mestinya dinikmati rakyat Aceh. Menurutnya, untuk menjaga marwah rakyat Aceh, semua pihak harus bijak dan berpedoman dengan Perjanjian Helsinki pada Agustus 2006.

Namun, bila masih tetap ada upaya lelang scrap maka dinilai sebagai kekeliruan. 

"Saya minta semua pihak menghargai marwah masyarakat Aceh. Sebab, dari kacamata umum atau pusat, ini sudah salah. Apalagi dari kacamata Aceh lebih salah lagi," ujar Suhendra.

Suhendra mengatakan polemik lelang scrap ini mencuat setelah ada permintaan dari sejumlah tokoh rakyat Aceh agar sebaiknya dihibahkan. Namun, seiring waktu, pihak PIM belum memberikan respons dan sempat perwakikan pemuda melakukan demonstrasi. Ia juga sudah mendapat laporan ini. 

Suhendra berharap, aspirasi rakyat Aceh bisa segera direspons PIM. Pemerintah Pusat pun bisa membantu untuk mencegah potensi konflik horisontal.  "Ini ironi di tengah bangsa ini sedang berjuang melawan Corona," tutur Suhendra.