Ilustrasi pengelolaan APBD. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui anggaran APBK Tahun Anggaran 2022 kembali mengalokasi anggaran Rp5,7 Milyar untuk dua instansi vertikal yang ada di Bireuen.

Kedua instansi vertikal tersebut, yaitu Kejari Bireuen untuk proyek pembangunan revitalisasi gedung mendapatkan kucuran dana dari Pemkab sebanyak Rp2,9 Milyar. 

Untuk Polres Bireuen, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp2,8 Milyar untuk pembangunan tempat parkir dan Barak Dalmas Mapolres Bireuen.

Dua proyek tersebut akan dikerjakan tahun ini. 

"Iya betul, akan dikerjakan tahun ini," kata Kepala Dinas PUPR Bireuen Fadhli Amir ST, kepada Dialeksis.com, Jumat (22/4/2022).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bireuen Muhammad Efendi mempertanyakan urgensi Pemkab yang hampir setiap tahun mengucurkan dana yang tak begitu sedikit untuk dua instansi vertikal yang ada di Bireuen ini.

Padahal kebutuhan masyarakat Bireuen ada yang lebih mendesak untuk diutamakan oleh Pemkab. Apalagi tingkat kemiskinan di Bireuen masih tinggi.

"Ini terkesan Pemkab Bireuen rumah orang diperbaiki, sementara rumah sendiri ditinggalkan," kata Muhamad Efendi, Sabtu (23/4/2022) kepada Dialeksis.com.

Begitu juga Legislatif (DPRK) Bireuen terkesan mengabaikan fungsi kontrol dalam pembahasan anggaran.

"Kalau Pak Dewan kita menggunakan fungsi kontrol dengan baik, tentu anggaran yang bukan skala prioritas bisa dibatalkan dalam pembahasan," ungkapnya.

Dari Catatan Dialeksis.com Pemkab Bireuen hampir tiap tahun selalu mengalokasi anggaran untuk pembangunan gedung instansi vertikal. Misalnya tahun 2019 s/d 2020 total Dana Hibah Pemkab Bireuen yang dipakai untuk pembangunan Gedung Mapolres Bireuen mencapai Rp6,2 Milyar lebih.

Begitu juga untuk pembangunan Kantor Kejari Bireuen. Misalnya di APBK Perubahan Tahun 2021 anggaran rehab Kantor Kejari Bireuen hampir Rp 500 juta lebih. Nah, tahun ini kembali mendapat suntikan anggaran Rp2,9 Milyar untuk revitalisasi kantor Kejari Bireuen. [FAJ]