Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) berulangkali melansir data bahwa Aceh berada pada peringkat teratas dalam hal kemiskinan di Indonesia. Bahkan, ada kesan Aceh menjadi juara bertahan dalam bidang kemiskinan. 

Pemerintah Aceh berulang kali terus berusaha menunjukkan bahwa mereka telah bekerja keras untuk mengurangi kemiskinan, walaupun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Fakhruddin mengungkapkan, dengan sisa waktu yang ada, dapat diyakini rezim Irwandi dan Nova Iriansyah masih akan mewariskan predikat juara kemiskinan kepada pejabat gubernur Aceh berikutnya.

“Apalagi penjabat gubernur sampai saat ini belum jelas orangnya, rasanya juga akan kesulitan untuk melepaskan Aceh dari predikat juara kemiskinan,” jelasnya kepada Dialeksis.com, Minggu (19/6/2022). 

Fakhruddin menyebutkan beberapa hal yang menjadi penghambat bagi Penjabat Gubernur Aceh jika hendak mengurangi kemiskinan. 

Pertama adalah “timing”. Pejabat gubernur kemungkinan akan dilantik pada awal kuartal ketiga. 

Jika yang dilantik adalah orang “kiriman” Jakarta, maka Ia akan membutuhkan waktu untuk memahami kondisi Aceh. 

Menurutnya, hal itu akan mengurangi waktu kerja sang pejabat tersebut dan kemungkinan tahun 2022 ini rakyat tidak dapat ”menikmati” kerja kerasnya karena ujung tahun 2022 akan segera tiba. 

“Mungkin pada tahun 2023 kita baru bisa melihat kinerja dari si pejabat gubernur tersebut,” imbuhnya. 

Tantangan kedua, lanjutnya, memasuki tahun 2023 dimana partai politik akan bertarung untuk mendapatkan amanah rakyat. Mesin politik partai politik bergerak cepat dan dinamis agar terpilih menjadi juara. 

Lalu apa kaitannya dengan penduduk dan penduduk miskin? Lagi-lagi masyarakat akan berperan sebatas penonton yang akan diminta suaranya. 

Mesin partai dan mesin politik para politisi berputar cepat mengelilingi Penonton (red: penduduk) menawarkan program kerja mumpuni untuk kesejahteraan rakyat. 

“Rasanya masih terngiang janji manis para politisi di masa kampanye lalu namun realisasinya tak terlihat. Memang selama periode pemilu, terjadi pergerakan uang yang luar biasa,” ungkapnya. 

Lanjutnya, transaksi meningkat tajam, terutama pada sektor-sektor yang terkait erat dengan kegiatan kampanye pemilu. Dengan mengabaikan isu-isu politik uang, perputaran uang selama pemilu memang akan meningkat tajam.  

“Entah program kerja apalagi yang akan ditawarkan kepada para rakyat, apakah akan hanya menjadi mimpi atau akan bisa direalisasi? Patut ditunggu,” tegasnya. 

Belum lagi isu-isu global juga akan mewarnai perekonomian dalam negeri. Belum pulihnya perekonomian dunia akibat covid-19, perekonomian dunia menghadapi kendala Inflasi tinggi yang dialami Amerika dimana The Fed (Bank Sentral AS) secara agresif menaikan suku bunga. 

Kebijakan kenaikan suku bunga ini akan menarik uang dari negara lain (temasuk Indonesia) untuk berpindah ke Amerika Serikat, dan akibatnya banyak negara akan mengalami kekeringan likuiditas dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara akan terhambat. 

Belum lagi perang Rusia-Ukraina yang membuat Eropa dan Rusia berlomba memberi sanksi menyebabkan dunia diambang krisis energi dan krisis pangan. 

Hal-hal inilah yang dapat menjadi penghambat Indonesia dan juga Aceh dalam mengurangi penduduk miskin. 

“Mungkin, sebelum kita bisa berlapang dada berdamai dengan covid-19, kita telah lebih dulu berdamai dengan kemiskinan,” tutupnya.