DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin berharap tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi.

Hal tersebut dikatakan Ma’ruf Amin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021).

Wapres Ma’ruf mengatakan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

“Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan ini sudah diatur melalui Peraturan Presiden,” kata Ma’ruf Amin.

Figur nomor dua di negara ini juga menyebutkan, di seluruh Indonesia, baru terdapat 45 MPP yang beroperasi. Ia pun mengapresiasi karena di Aceh sendiri, baru Kota Banda Aceh yang memiliki MPP. Ia mengatakan, sesuai amanat Peraturan Presiden, pendirian MPP perlu terus didorong. 

“Saya juga berharap kualitas aparatur penyelenggara terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ma’ruf.

Menurut mantan Ketua MUI itu, akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pelayanan yang baik juga akan mengurangi praktik korupsi. Kemudian upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama kepada usaha mikro, seperti usaha rumah tangga. 

“Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM,” kata Ma’ruf.

Usai mengikuti rakor dengan wapres, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan siap untuk berbagi best practice dalam pendirian MPP kepada daerah lain di Indonesia. 

“Kami siap melayani daerah lain untuk mengadopsi MPP Banda Aceh yang telah diapresiasi oleh MenpanRB sebagai MPP terbaik di Sumatera saat ini," kata Aminullah.

MPP Banda Aceh sendiri, ungkap wali kota, sudah terkoneksi dengan 31 kantor atau instansi dengan jumlah layanan 111 jenis. B

"erdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat 2021, MPP Banda Aceh yang terletak di lantai III Pasar Aceh mendapat nilai 90, 56 atau sangat baik," ucap orang nomor satu di Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Menurut Aminullah, MPP Banda Aceh sangat representatif dan strategis lokasinya, yakni di Pasar Aceh, pusat pasar/perbelanjaan terbesar di Aceh. 

“Tempatnya sangat luas dan memuat beragam layanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat. Dulunya, lantai tiga Pasar Aceh itu sempat terlantar, namun begitu kita buka MPP langsung ramai kembali dan berdampak positif bagi para pedagang di sana,” katanya.

Menyahuti amanat wapres soal pemberdayaan UMKM, pihaknya kata Aminullah telah mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah (MMS) untuk memberi bantuan permodalan kepada pegusaha kecil. 

“Tujuan utamanya untuk menndongkrak UMKM dan memberantas rentenir UMKM dan memberantas rentenir ndongkrak UMKM dan memberantas rentenir yang dulu banyak mencekik leher rakyat kecil,” katanya.

Inovasinya melahirkan MMS pun berdampak positif. Pada 2019 MMS berkontribusi dalam penurunan tingkat ketergantungan kepada rentenir menjadi 14 persen dari 80 persen pada 2017. 

“Dan pada 2020 tinggal dua persen lagi pedagang kita yang berurusan dengan rentenir,” ujarnya.

“Hal lainnya, UMKM tumbuh subur dari 8.000-an naik 98 persen menjadi 16.300 unit usaha. Lalu angka kemiskinan juga terus menurun hingga tersisa 6,9 persen saja. Dan Banda Aceh pun memiliki memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 85.41, terbaik nomor dua nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia,” ujarnya lagi.

Wali kota juga mengharapkan pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) agar dapat mengucurkan dana bagi MMS. “Dengan begitu kami bisa membantu lebih banyak lagi UMKM di Banda Aceh yang kini menjadi tulang punggung perekonomian Ibukota Provinsi Aceh,” katanya.

Pada acara tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansyah diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah. Hadir dalam rapat ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Aceh, serta 20 bupati/walikota se-Aceh.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim. [HBA]